Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Oyor, sang debitur, mengatakan bahwa persyaratannya terlalu berat, dan keringanan penggantian kerugian hanyalah sebuah ide untuk memberikan sewa.

In: Otomotif

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Para debitur perusahaan pembiayaan tukang ojek online (ojol) menilai dampak pandemi Covid-19 membuat multifinance terlalu parah untuk memberikan keringanan berjenjang kepada debitur.

Selain harus melakukan negosiasi yang sulit, mereka juga harus membayar sejumlah uang, yang tentunya sulit dicapai bila diterapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. -Pengemudi mobil bernama Riki Siswanto mengungkapkan, menurutnya pengurusan keringanan pinjaman tidak semudah yang dibayangkan, tidak mudah. Dia mengeluh: “Setelah memasukkan data kredit dan negosiasi, itu harus diproses melalui situs resmi.” Dia menjelaskan, mengakui bahwa bantuan banyak perusahaan keuangan sangat berat. Misalnya, bunga harus dibayar di muka dalam tiga bulan.

“Setelah tiga bulan, saya harus menanggung kenaikan pembayaran angsuran kredit setelah tiga bulan. Selain itu, ada tambahan jangka waktu dalam jangka waktu tiga bulan setelah penghentian, sehingga memperpanjang jangka waktu kredit,” ujarnya. terlebih dahulu. Setelah itu, cicilan tambahan harus dibayarkan tepat waktu. Sedangkan untuk cicilan yang dihentikan, akhirnya ditambahkan tenor selama 3 bulan, yang sebenarnya dua kali lipat dari aslinya. -Mulyadi, seorang pengemudi mobil lainnya, meyakini bahwa bantuan bertahap pada akhirnya hanyalah tipuan bagi para donatur untuk meningkatkan pendapatannya. Dia menambahkan: “Tidak ada yang dikurangi.” Dia mengeluh bahwa itu hanya untuk menghentikan pembayaran selama tiga bulan, dan meskipun demikian, itu tidak gratis. Sejak POJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 diluncurkan, pihaknya banyak menerima pengaduan masyarakat tentang kesulitan presiden dalam mendapatkan rencana bantuan, seperti yang dikatakan Joko Widodo. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan POJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan mendapat dukungan dari asosiasi terkait, nyatanya masih banyak perusahaan keuangan yang belum patuh dan bertindak seadanya. Kata Presiden, ini wabah nasional, bukan masalah pribadi. Mereka tidak perlu khawatir dengan kelonggaran, apalagi pelaku industri keuangan non bank juga sudah mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah berupa keringanan pajak. Dia mengatakan kepada lessor. Kami akan terus berkoordinasi dengan United Bank of Japan. Mereka mengatakan jika sewa tidak sesuai dengan peraturan, mereka akan mengambil tindakan. “Dia berkata.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top