Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pemerintah mendesak UKM dialektik untuk menghentikan pembuat undang-undang: mengutamakan keselamatan hidup masyarakat

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-IX Anggota Pansus DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat dan daerah menghentikan berbagai sengketa terkait pengobatan Covid-19. — Selain itu, Mufida melihat dialektika antara pemerintah pusat dengan berbagai daerah secara jelas dan sengaja ditampilkan kepada publik melalui pidato para pejabatnya di berbagai media. -Mufida menuntut dalam menghadapi ancaman Covid-19, memastikan keselamatan hidup masyarakat harus diutamakan daripada prosedur birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif, apalagi di bidang politik.

Baca: Jokowi memberi tenggat waktu dua minggu kepada Luhut dan Doni Monardo untuk berinteraksi dengan Covid-19 di 9 provinsi ini. -19 dan pemulihan ekonomi negara. Tolong diskusikan semua dialektika di forum, dan hasilnya akan diimplementasikan sebagai tindakan praktis untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, ” kata Mufidah kepada wartawan, Selasa (15 September 2020), misalnya Presiden Joko Widodo. Seruan yang jelas untuk memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi.

Namun, ketika PSBB dipulihkan pada Volume 2, terjadi ketidaksepakatan antara kabinet dan ketua kabinet DKI Jakarta mengenai ekonomi. Stand by.

Politisi PKS lihat Presiden Yokowi Kemudian muncul konflik dengan PSBB jilid kedua di DKI Jakarta, yang mengklaim bahwa pembatasan mikro lebih efektif .

Baca: Vaksin Covid-19 yang diproduksi di China siap digunakan pada November 2020

“Dilaporkan bahwa Saat PSBB Volume 2 diimplementasikan kembali, IHSG melemah. Hal itu dipertanyakan ke publik kemarin karena nyawa masyarakat masih diganggu oleh Covid-19. Mohon konfirmasi prioritasnya. Dia berkata, jangan terlalu sering mengubahnya.

Ia juga menyebut belum ada koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk kembali melaksanakan PSBB jilid kedua. Namun, di sisi lain, Doni Monardo, Presiden French National Broadcasting Corporation yang juga tergabung dalam Komite Manajemen Covid-19, mengaku pernah diundang berdiskusi dengan Pemprov DKI di Jakarta. – “Untuk kelas menengah, Komite Manajemen Covid-19 sepertinya tidak terkoordinasi dengan baik. Siapa komandan sebenarnya? Bagaimana alur perintahnya? Masalah periferal terus dikomunikasikan ke publik. Kebingungan ini seolah menegaskan betapa tidak berdayanya kita. Untuk pandemi Covid-19, “kata Mufida.

Baca: MUI akan menggelar rapat nasional untuk mencari pengganti Maruf Amin, peserta wajib melakukan swab PCR Covid-19-oleh karena itu, Mufida meminta seluruh pejabat publik mundur. Karena sekarang mereka harus bertindak atas nama publik, bukan kelompok tertentu.

Mufida khawatir selama pengurusnya sering berganti pengurus dan tidak ikut pengurus, perang Covid -19 tidak akan berlangsung lama. Dia berkata: “Sekali lagi, tempatkan nyawa orang di atas semua kepentingan.”

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top