Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK mengaudit karyawan PT Wijaya Karya yang diduga melakukan korupsi di Jinbao Liaoqiao

In: Nasional

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan dua saksi dalam kasus dugaan korupsi untuk membeli dan melaksanakan proyek pembangunan jamak Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Kabupaten irigasi Pemerintah Kampar, Provinsi Riau 2015-2016 tahun fiskal. Kedua saksi tersebut adalah staf pengadaan PT Wijaya Karya Ali Mahfuzh dan insinyur konsultan teknik PT Risen Yulius. Kata juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Sejauh ini, KPK telah menunjuk dua tersangka kasus korupsi terkait akuisisi dan pelaksanaan proyek pembangunan waterfront. Jembatan kota. Tahun Anggaran Bangkinang 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Baca: KPK Periksa Direktur Multimedia Indika Sebagai Saksi Kasus Bekas Korupsi Izin Pertambangan Bupa ti Konawe Utara-Dua Tersangka Adnan (AN) dan PT Direktur Wilayah II Wijaya Karya (Persero) Tbk / I PT Wijaya Direktur Operasi Karya (Direktur Operasi PT Wijaya Karya). Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa (IKS).

Pembangunan kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Jinbao menggagas sejumlah proyek strategis, diantaranya pembangunan Jembatan Bangkinang di tepi air.

Kemudian pada pertengahan tahun 2013, Adnan diduga telah melakukan pertemuan dengan Ketut dan beberapa pihak lain di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Adnan memerintahkan untuk memberikan informasi desain jembatan dan perkiraan insinyur di Ketut. — Selain itu, pada tanggal 19 Agustus 2013, Dinas Pelayanan Penyediaan Komoditi dan Dinas Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan jembatan kota tepi laut tahun anggaran 2013, beserta ruang lingkup kerjanya. PT Wijaya Karya memenangkan lelang ini. Dua bulan kemudian, pada Oktober 2013 telah ditandatangani kontrak pembangunan jembatan kota tepi laut dengan total anggaran sebesar Rp15.198.470.500. Ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan proyek pondasi jembatan tersebut hingga 20 Desember 2014.

Setelah penandatanganan kontrak, Adnan meminta konsultan membuat estimasi engineer untuk pembangunan waterfront city bridge pada tahun anggaran 2014, sedangkan Ketu meminta kenaikan harga satuan beberapa pekerjaan. — -KPK juga menduga kerja sama Adnan dan Ketut terkait dengan penetapan harga taksiran sendiri (HPS) ini pada tahun-tahun berikutnya hingga diterapkannya APBD pembangunan jembatan kota tepi laut tahun jamak yang didanai pada 2015, 2015 APBD Perubahan dan APBD 2016. Dalam hal ini, Adnan diduga menerima sekitar Rp 1 miliar atau 1% dari nilai kontrak. — Diduga kolusi dan kesepakatan tender melanggar hukum yang diberlakukan oleh tersangka pidana.

Diduga kerugian keuangan masyarakat atas proyek tersebut sedikitnya 39,2 miliar rupiah. Total nilai proyek pembangunan jembatan kota tepi laut pada FY2015 dan FY2016 adalah Rp117,68 miliar.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top