Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Menteri Koordinator PMK meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Pembangunan Manusia dan Koordinasi Budaya (Menko PMK) Muhadjir Effendy memperingatkan siswa untuk tidak melanjutkan studi mereka atau untuk memasuki program sarjana sekolah menengah dengan potensi besar. Muhajir mengatakan bahwa 56% tenaga kerja Indonesia telah lulus. SMP dan bawah.

“SMA ini adalah ancaman terbesar untuk putus sekolah. Bayangkan bahwa 56% dari tenaga kerja kita masih lulus dari sekolah menengah pertama, dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan sekolah dasar, bukan lulusan sekolah dasar,” kata Muhadjir dalam pidatonya . Peringatan Hari Anak Nasional Kowani Online Selasa (8 April 2020) .

Baca: Menko PMK: 54% TKI Stunting Sebelumnya

Menurut Muhadjir, masalah ini perlu segera diselesaikan dan diperbaiki di Indonesia Kualitas tenaga kerja.

Kualitas rendah membuat tingkat upah tenaga kerja Indonesia sangat rendah.

Muhajir meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangani masalah pendidikan, yang dapat mengurangi angka putus sekolah. Tingkat sekolah menengah pertama ini.

“Jika ini masih terjadi, bagaimana kita ingin menciptakan sumber daya yang lebih baik? Oleh karena itu, misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, terutama bagaimana meningkatkan proporsi pendidikan murni dari usia dini, mengatakan:” Dari sekolah dasar ke sekolah menengah . “Menurut Muhagir, penyerapan tenaga kerja saat ini terutama berasal dari tulisan-tulisan sekolah dasar dan menengah.-Muhagir mengungkapkan bahwa ini karena lulusan SMA dari sekolah dasar dan menengah ke bawah mendapat pekerjaan secara acak. Secara resmi mendapatkan pekerjaan, tetapi hanya dalam hal pendapatan dan pendapatan. Kualitas pekerjaan masih sangat rendah .— “Jika tenaga kerja kami tidak berkualitas tinggi, kami tidak akan dapat membawa Indonesia ke negara maju, Muhadjir menyimpulkan.

Menurutnya, persoalan ini menjadi tanggung jawab PMK untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan sumber daya manusia.

Terutama dalam menghadapi periode dividen demografis.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top