Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Perubahan identitas menjadi ASN, pegawai KPK khawatir kehilangan independensi

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Yudi Purnomo Harahap, Ketua Forum Staf Komisi Pemberantasan Korupsi (WP), prihatin dengan kemandiriannya saat melimpahkan status koleganya menjadi Instrumen Sipil Nasional (ASN). -Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020, yang mengalihkan staf Komisi Pemberantasan Korupsi ke pejabat pemerintah negara bagian. Negeri ini “,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2020/8/9).

Yudi menjelaskan, PP ini merupakan hasil Undang-Undang Nomor 19 (UU) Tahun 2019 tentang KPK, yang secara resmi menggantikan UU Nomor 30 dan mulai berlaku pada tahun 2002. UU No. 19/2019 mulai berlaku pada 17 Oktober tahun itu. Kemudian.

Dalam UU No. 19/2019, masalah pengangkatan pegawai KPK sebagai ASN diatur dalam Pasal 1 ayat 6, Pasal 24, ayat 2, Pasal 69B, dan Pasal 69C. Proses perubahan dari status karyawan menjadi organisasi nirlaba membutuhkan waktu dua tahun.

Baca: Abraham Samad: Pegawai KPK Status ASN Mudah Diintervensi Demi Manfaat Kebijakan

“Yudi Jelaskan Bahwa PP tersebut Memang Mencabut Status Pegawai KPK dalam Revisi KPK Ubah ke hasil ASN. “

Yudi mengatakan, saat ini jajaran pegawai KPK sedang mengkaji dan menelaah PP 41/2020 dari berbagai aspek, terutama dari segi kemandirian.

“Hasilnya nanti akan dikomunikasikan,” ujarnya.

Setahu kami, Presiden Jokowi secara resmi telah mengeluarkan PP tentang perubahan situasi ketenagakerjaan KPK.

Setelah PP dibebaskan, pegawai KPK kini memiliki identitas ASN.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top