Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Akibat kesulitan pembahasan, UU PKS dicabut dan DPR dinilai tidak memiliki komitmen politik yang kuat kepada korban

In: Nasional

TRIBUNNEWS.COM-merekomendasikan untuk menghapus “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Pribadi” (PKS) dari daftar “Prolegnas” (Prolegnas).

Wakil Presiden Komite Kedelapan Marwan Dasopang (Marwan Dasopang) mengatakan: Saat ini sangat sulit membahas RUU PKS.

“Kami mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya cukup sulit,” kata Mawan saat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Demokratik Rakyat (Baleg), Selasa (30/6/2020) .- Akhiri pertemuan Usai menghubunginya, ia menjelaskan bahwa kesulitan yang ditimbulkan disebabkan oleh fraksi-fraksi yang melakukan lobi dengan Komite Kedelapan dan fraksi-fraksi tersebut menemui jalan buntu.

Ma Wan mengatakan bahwa sejak periode terakhir pembahasan UU PKS sudah bersifat alamiah. Masih ada konflik judul dan definisi kekerasan., Aturan tentang hukuman masih dibahas.

“Teman-teman saya Komite Kedelapan melihat bahwa pandangan anggota terhadap RUU PKS masih seperti sebelumnya ( Periode) sama. Lobi memakan waktu lebih lama, ”kata Mawan. RUU PKS hampir tidak mungkin dibahas hingga Oktober 2020. Kemudian, perlu RDPU lagi saat pembahasan RDPU. Oleh karena itu, tidak mungkin selesai sebelum Oktober. ,”Dia berkata.

2021

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top