Loading the content... Loading depends on your connection speed!

YLBHI mengatakan 28 kebijakan pemerintah Zokovi disambut oleh pihak berwenang

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan bahwa 28 tokoh politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap otoriter.

Sejak masa pemerintahan Joko Widodo dari 2015 hingga 2020, Yayasan Kepemimpinan Pemuda Liberia (YLBHI) telah mengumpulkan 28 tokoh politik yang dianggap otoriter. .- — Membaca: Angka Merata Bahkan angka di Jakarta masih tidak valid hari ini

Direktur YLBHI Asfinawati mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis kebijakan terkemuka, termasuk kebijakan ekonomi nasional, kebebasan berpikir dan berekspresi, kebijakan dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional dan Melemahkan politik partai-partai oposisi.

“Ekonomi bisnis dimulai dengan memastikan luasnya pekerjaan, hak cipta dan jenis lainnya, dan kemudian masalah kebebasan sipil dan politik, yaitu, mengekspresikan pendapat, mengemukakan pendapat, mengorganisir, memiliki pendapat politik dan kebebasan akademik yang berbeda,” Ah Kata Sfinawati, Minggu (14/6/2020).

Asfinawati mengatakan bahwa banyak politisi TNI-Polri berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Orang-orang ini, meskipun dalam hal senioritas, tidak terkait dengan posisi yang diberikan.

“Keterlibatan kembali pasukan keamanan tidak hanya di sektor pertahanan dan keamanan, tetapi juga di bidang politik, termasuk memberi orang posisi yang tidak terkait dengan keahlian utama pertahanan dan keamanan,” katanya. -Menurut komentar para pemimpin muda, ini adalah 28 kebijakan pemerintah Presiden Zokovy, yang otoriter: 1. Pelanggaran undang-undang tentang upah PP (2015) -2. Oposisi acak (Golkar (2015) .

) 3. Pihak-pihak acak yang meloloskan oposisi ke hukum Mahkamah Agung melemahkan keputusan oposisi (kemungkinan): PPP (2016)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top