Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pemerintah melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang eksploitasi anggota kru Indonesia di kapal Cina

In: Nasional

Reporter Tribunnews Taufik Ismail

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia secara resmi telah meminta Dewan HAM PBB atau Dewan HAM PBB untuk memperhatikan dugaan pelanggaran hak-hak perikanan. Diambil setelah adanya laporan dugaan kapal China Long Xing 629 menambang kapal Indonesia (ABK).

“Pemerintah serius menyelidiki dugaan eksploitasi terhadap ABK di Indonesia. Karena itu, kami telah melaporkan kasus ini ke Dewan HAM PBB,” kata juru bicara kepresidenan untuk kasus hukum pertama. Purwono dalam siaran persnya, Kamis (14 Mei 2020).

Baca: Anggota DPRD menjelaskan 500 juta permintaan pencabutan laporan polisi untuk perlakuan brutal terhadap korban pemerkosaan

8 Mei 2020 Hari, dan kemudian di Jenewa, Dewan Ontario Organisasi Hak Asasi Manusia membahas upaya global untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam berurusan dengan Covid-19.

“Perwakilan Duta Besar Indonesia Hasan Kleib (Hasan Kleib) secara khusus meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan pekerja industri,” memancing, kata Dini Purwono. Proyek renovasi Kemenpora (Kemenpora) – pemerintah Indonesia mengingat kembali peran penting Dewan HAM dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang sering melarikan diri. Hati-hati, itu adalah anggota kru yang bekerja di perikanan. Jumlah pekerja di industri perikanan penting karena merupakan salah satu industri utama dalam rantai pasokan pangan dan global, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Menurut Dini Purwono, negara ini mengejar pelaku perdagangan manusia yang dicurigai sebagai pelaku perdagangan manusia. “” “Saat ini, agen investigasi c. Direktorat Kepolisian dan Kejahatan Indonesia telah memulai persidangan yang melibatkan perdagangan manusia, dan kata Dini Purwono.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top