Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nilai Pengamat Mengubah Klausul Kepentingan Hukum Mahkamah Konstitusi

In: Nasional

Laporan wartawan Tribunnews.com Glary Lazuardi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Peneliti Akses Hukum Indonesia (ILR) Erwin Natosmal Oemar mempertanyakan upaya DPR membahas RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK) .

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih akan diterapkan. — “UUD 1945 tidak perlu segera diubah. Pengadilan”, Erwin (Erwin) dihubungi, Rabu (8 April 2020).

Ia menilai amandemen UU MK tidak lebih dari sekadar memperpanjang masa jabatan hakim tertentu. Rancangan undang-undang MK yang masih berjalan, amandemen ini tidak hanya akan merusak kemandirian lembaga peradilan, karena aturannya mudah diubah dan akan mengganggu politik.

Ia menduga revisi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Minat beberapa orang. Hal-hal penting, terutama kebijakan terkait tanggap darurat, “ujarnya. Ia mengatakan, jika ada kebutuhan untuk mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi, itu ada hubungannya dengan kesamaan antara pemilihan hakim dan standar pengawasan hakim. -Tapi, tambahnya. , Poin ini tidak termasuk dalam ulasan ini.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top