Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Delegasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kasus THR memberi wewenang kepada Kepolisian Nasional untuk memberi wewenang kepada KPK untuk mengubah undang-undang tersebut

In: Nasional

Reporter Tribunnew.com Glery Lazuardi dari Jakarta-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Kasus korupsi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Liburan Upah (THR) telah disahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepepepepakan agensi KPK, Karyoto mengatakan bahwa kasus ini disahkan karena komite anti-Rassu belum menemukan eksekutif negara yang telah menjadi kewenangan agensi.

“Setelah meminta informasi, tidak ada yang ditemukan oleh staf administrasi nasional,” kata Carriato dalam pernyataan itu. , Kamis malam (21/5/2020) -Jika Anda merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Amandemen Kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, silakan sebutkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. — Pasal 11 (1) dari “Undang-Undang Tentara Pembebasan Rakyat” yang telah direvisi menyatakan:

“Ketika melakukan tugas-tugas yang ditentukan dalam Pasal 6 (e), Komisi Penghapusan Korupsi telah diberi wewenang untuk menyelidiki, menyelidiki dan Penuntutan korupsi:

Baca: 22 tahun reformasi, kerugian nasional yang disebabkan oleh korupsi mencapai 8,4 triliun rupee

a. Melibatkan personel penegak hukum, personel penegak hukum, personel administrasi negara, dan orang lain yang diduga melakukan korupsi Kerugian nasional yang melibatkan setidaknya 1.000.000.000,00 rupiah (satu miliar rupee). “Pada saat yang sama, UU KPK yang direvisi Pasal 11, paragraf 2 dan 3, memberikan:

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top