Loading the content... Loading depends on your connection speed!

MK mengadakan pertemuan tinjauan yudisial tentang undang-undang organisasi jaminan sosial

In: Nasional

Sebuah laporan oleh reporter Tribunnews.com Glery Lazuardi

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan peninjauan yudisial terhadap UU No. 24 tahun 2011, yang melibatkan organisasi protes sosial oleh Biro Keamanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Sidang akan digelar di ruang pleno gedung MK di lantai dua Jakarta Pusat, Kamis (2020/7/23). Rapat agenda mendengar informasi dari pihak-pihak terkait dari BPJS Ketenagakerjaan, ASABRI, Kementerian Pertahanan, BUMN dan Tapen.

“Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan pidato dari pihak-pihak terkait,” kata Anwar Usman, ketua hakim yang memimpin persidangan.

Baca: Setelah tes cepat, 14 karyawan BPJS di Pematangsiantar Covid-19 dinyatakan positif

Selama persidangan, direktur ASABRI Sony Vijaya mengatakan, menurut BPJS Pasal 57 e dan Pasal 65 Ayat (1), ada rencana untuk membajak prajurit TNI, anggota Polri dan ASN Kemhan / Polri yang terlibat dalam undang-undang rencana asuransi sosial BPJS menimbulkan banyak pertanyaan bagi peserta Asabri.

“Adapun anggota aktif dan anggota pensiunan, apakah manfaat jika ditransfer dari rencana masih sama atau mereka benar-benar berkurang? Manfaatnya lebih dari aturan sebelumnya,” katanya. Buruh umum.

Baca: Badan usaha mudah, BPJS Health meluncurkan e-Dabu Mibile

Penghitungan matematis, dana Tapen 263 triliun rupiah, dan pada akhir 2019, peserta Tapen mencapai 6,8 juta. Dana yang dikelola oleh BPJS TK total 431 triliun rupiah, dengan 55,2 juta peserta.

“Berdasarkan perhitungan matematis sederhana, peserta Tapen memperkirakan bahwa jika dikombinasikan dengan BPJS TK, pendapatan akan berkurang,” kata Antonius

Jika ia memobilisasi program BPJS Jobs, katanya, ikut Mereka khawatir manfaatnya akan turun karena pengembalian Tuspen berubah 8,5% setiap tahun. Angka ini 6 hingga 7% lebih tinggi dari hasil tahunan BPJS TK.

Dia menambahkan bahwa Pasal 28H, ayat 3 dan Pasal 34, ayat 2 UUD 1945 adalah konstitusi yang tidak membatasi jumlah penyedia jaminan sosial. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan bahwa lembaga / lembaga pemerintahan tertentu harus menerapkan jaminan sosial. Dia menambahkan: “Ketentuan UU Jaminan Sosial tidak pernah membatasi jumlah organisasi yang mengatur jaminan sosial.”

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top