Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Interpretasi KPU RI tentang dugaan intervensi KPU Kalimantan Barat

In: Nasional

Laporan dari reporter Tribunnews.com Glary Lazuardi di Jakarta-TRIBUNNEWS.COM, buntut panjang perdebatan antara dua eksekutif partai Gerindra di Jakarta-Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon tentang hasil pemilihan. Komite Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Presiden KPU Indonesia Arief Budiman dan stafnya karena melanggar kode etik. Novida Ginting Manik mengatakan bahwa ada dua interpretasi berbeda yang menyebabkan masalah perolehan suara antara kedua Hendris.

“Ini adalah masalah interpretasi kami yang berbeda,” katanya saat siaran langsung pada konferensi pers di kantor KPU RI. Siaran langsung, Kamis (19/3/2020).

Baca: Evi Novida Ginting Manik akan mengambil tindakan hukum sebagai tanggapan atas keputusan DKPP tentang pemberhentian permanen

Masalahnya dimulai dengan KPU Kabupaten Sanggau yang menarik kesimpulannya. Pemilihan legislatif 2019 Partai Gerindra diwakili oleh Hendri Makaluasc dan Cok Hendri mewakili Parlemen Provinsi Kalimantan Barat.

Pada awalnya, suara untuk Hendri Makaluasc adalah 5.325, dan suara untuk Cok Hendri adalah 6.599.

Mengingat hasil ini, Hendri Makaluasc mengajukan aplikasi PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). -Sesuai dengan keputusan n 154 154-02-20 / PHPU.DPR-DPRD / XVII / 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan bahwa pemohon telah mencalonkan kandidat Hendri Makaluasc dari provinsi untuk pemilihan yang benar dari Gerindra, konstituensi barat Provinsi Kalimantan Partai pertama DPRD Kalimantan Barat 6 memiliki 5.384 suara.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top