Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK: Selama pandemi Covid-19, penerapan korupsi tidak santai sama sekali

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Glery Lazuardi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM- Komisaris KPK Nurul Ghufron mengklaim bahwa anti-komisi adalah selama pandemi koronavirus 2019 (Covid-19) Tidak santai penegakan hukum. Memang, penerapan korupsi selama pandemi relatif longgar. Kami akan terus bekerja hingga 2020 dari Januari hingga Juni, “katanya dalam sesi obrolan online tentang” korupsi selama pandemi “? Jumat (19/6 / -Menurut data aplikasi PKP, pada 2020) , Katanya, dari Januari 2020 hingga Juni 2020, jumlah total kasus adalah 50, dan jumlah total non-kasus adalah 27. -Baca: Faktor pemicu kasus virus korona positif di Indonesia mencapai 1331 per hari- Adapun untuk data implementasi , Jumlah eksekusi adalah 63, jumlah eksekusi adalah 76, penagihan dan pembayaran penggantian dan denda adalah 67 menit, eksekusi keputusan non-herediter adalah 87 menit dan tiga kegiatan dilakukan. Dia berkata: “Partai Rakyat adalah Bertanggung jawab adalah bagian dari lembaga negara, yang memiliki fungsi mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada tindakan kriminal. “— Baca: KPK meminta orang untuk melaporkan apakah mereka melihat bantuan sosial untuk pemilihan kepala daerah disalahgunakan – Selama pandemi Covid-19, pemerintah dan parlemen Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang melibatkan pembentukan Peraturan pemerintah untuk menggantikan UU No. 2020 (Corvid-19) tentang kebijakan fiskal nasional dan stabilitas sistem keuangan untuk pengelolaan penyakit virus, dan / atau untuk menanggapi ancaman terhadap ekonomi nasional dan / atau stabilitas hukum sistem keuangan

Baca: KPK meminta orang untuk melaporkan bahwa manfaatnya disalahgunakan untuk tujuan pemilihan kepala daerah

dia mengerti bahwa keputusan selama pandemi Covid-19 dibuat selama operasi penyelamatan Anda untuk anak-anak di negara ini, dan Mencegah penyebaran virus. Namun, jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum akan dilakukan.

“KPK merespons dengan cepat dan mengambil tindakan,” tambahnya.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top