Loading the content... Loading depends on your connection speed!

DPD RI mengharuskan pemerintah dan parlemen untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020

In: Nasional

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-DPD RI meminta pemerintah, DPR dan KPU untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020.

Hasan Basri, Wakil Ketua Komite II DPD RI, mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, ini membawa banyak risiko, terutama keselamatan jiwa masyarakat.

Dalam webinar “Apakah mungkin untuk melaksanakan pengawasan pemilu selama pandemi?”, Ini menunjukkan ini, Kamis (11) / 06/2020).

“Pada prinsipnya, ini adalah kami Harapan di DPD RI “Pemerintah juga merupakan kamar sebelah (DPR) yang kami pertimbangkan sehingga pelaksanaan pemilu di masa semi-epidemi ini bisa ditunda,” katanya.

Read: Pemeriksaan KPK Makassar (Makassar) Karutan) tentang korupsi di penjara Sukamiskin-baca: Said Didu melaporkan bahwa pencela keberatan dengan pencemaran nama baik Luhut, ini adalah jawaban pengacara-Hasan Basri mengatakan: Dalam keadaan normal, jumlah pemilih dapat berkurang karena Berbagai faktor.

Selain itu, keberadaan pandemi Covid-19 akan membuat warga tidak takut. T Pergi ke TPS.

Atas dasar ini, Komite II DPD RI merekomendasikan agar pemilihan ditunda bersamaan.

“Jika Anda tidak ingin mengadakan rapat pleno pada bulan Maret 2021. InsyaAllah akan mengadakan rapat pleno pada tanggal 16, itu akan menentukan sikap DPD,” katanya. Pada saat yang sama, Pusat Penelitian Konstitusi dari Sekolah Hukum ( PUSaKO) Direktur Universitas Andes Fes Amsari (Fes Amsari) menerima pernyataan dari Senator Negara Bagian Kalimantan Utara.-Ferry buru-buru mengevaluasi keputusan untuk menerapkan hal yang sama pada 9 Desember 2020 Keputusan tentang pemilihan kepala daerah. Kita tahu bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea, Pemerintah dan KMT memutuskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 (Rabu, 27 Mei, 2020) .

Dia pikir Keputusan ini harus terkait dengan pemilihan. Diputuskan 14 hari setelah Idul Fitri.

Mengingat situasi Covid-19 dan evolusi penyebaran.

“Mengapa tidak menunggu 14 hari setelah Idul Fitri. “Dia mengatakan bahwa ini akan mengarah pada pecahnya pandemi, apakah itu populer atau tidak, itu akan dipertimbangkan.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top