Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ding Syamsuddin ke Amien Rais Menuntut Perppu Corona ke MK

In: Nasional

TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi sekali lagi menggugat peraturan pemerintah yang menggantikan UU No. 1 (Perppu) 2020, yang melibatkan kebijakan keuangan nasional dan stabilitas sistem keuangan yang mengatur pandemi korona. ). Konstitusi adalah standar penting Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima nomor resi 1962 / PAN.MK / IV / 2020 pada 14 April 2020. Dihadapkan dengan keuangan publik dan stabilitas fiskal dari pandemi Virus Corona 2019 (COVID-19) dan / atau di bawah ancaman ancaman yang akan segera terjadi, stabilitas ekonomi nasional dan / atau sistem keuangan dibandingkan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi. Informasi yang dilaporkan pada Kamis (16/4/2020) — tetapi dokumen yang diminta untuk uji materi tidak diunduh pada halaman. — Sebelumnya, MAKI bekerja dengan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia pada tahun 1997, Yayasan Abdi Keukaman di Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan Indonesia, Lembaga Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum (LP3HI) dan Asosiasi Bantuan Hukum Terkait Peradilan (PEKA) pada tahun 2020 Keluhan substansial diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 9 April 2014. Prosedur penghakiman Kebijakan fiskal nasional Perppu-baca: MAKI menggugat Perppu Jokowi di Mahkamah Konstitusi di Corona-klausa yang diajukan untuk dipertimbangkan adalah Pasal 27 Paus 1/2020, yang meliputi: -1 Anggota komite stabilitas pemerintah dan / atau sistem keuangan (KSSK) menetapkan dan menerapkan kebijakan pendapatan publik (termasuk kebijakan fiskal, kebijakan pengeluaran publik, termasuk kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan) Pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerangka sistem keuangan, kebijakan stabilisasi sistem keuangan dan rencana pemulihan ekonomi nasional adalah bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian nasional.

2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pemerintah untuk menggantikan Hukum tidak bisa dituntut. Proses perdata atau pidana, jika menjalankan fungsi mereka didasarkan pada ketulusan dan mematuhi hukum.

3. Semua tindakan, termasuk keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah dan bukan undang-undang ini, tidak dapat diadili yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Nasional.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top