Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Dengan dana dari PEN, Banggar Value, Presiden DPR, harus “berbagi beban” antara pemerintah dan BI

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Hasanudin Aco

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-DPR (Bangladesh) Direktur Biro Anggaran MH Said Abdullah mengumumkan bahwa pembagian dana antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memerlukan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Karena alokasi anggaran sebesar Rs 905,10 triliun, itu tidak dapat ditanggung oleh pemerintah sendiri.

“Saya pikir itu tidak adil untuk bergantung pada pemerintah sendiri untuk mendukung. Beban dana sangat penting. Karena itu, pemerintah dan intelijen bisnis harus mengambil langkah-langkah umum untuk berbagi tanggung jawab,” kata Said di Jakarta (Kamis, 25 Juni 2020).

Baca: Politisi Golkar (Golkar) mendukung langkah-langkah dalam Komite Penghapusan Korupsi dengan mengutamakan pencegahan korupsi

Baca: Jokowi: Banyuwangi paling siap menghadapi normal baru

Menurutnya, Anggaran PEN 905,10 triliun rupee untuk barang-barang publik dan barang-barang non-publik. – Dari jumlah itu, Rp 397,56 miliar digunakan untuk membayar anggaran barang publik dan Rp 507,54 dan Rp 507,54 karena alokasi anggaran yang besar, defisit APBN meningkat menjadi 6,34% pada tahun 2020 karena alokasi anggaran yang besar, sehingga risiko anggaran dan beban pemerintah juga akan meningkat. Dia mengatakan: “Mengingat permintaan pembiayaan tambahan yang disebabkan oleh ekspansi defisit, pemerintah dan intelijen bisnis harus mencapai konsensus agar dapat menanggung beban yang dihasilkan. Dan berkelanjutan.” -Meskipun dia mengakui, tetapi Perpu mengatur pada 2 2020. UU No. 1 menegaskan peran Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan sistem keuangan. No. 1 pada tahun 2020. Namun, masih ada konfirmasi dan kesepakatan bersama mengenai sistem dan mekanisme pembagian beban.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top