Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK memeriksa Komisaris PT Konutara Sejati atas kasus korupsi kepala Konaway Utara

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Penyelidik dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengatur untuk meninjau Konutara Sejati dari Komisaris PT Hnut Rahardja. -Dia akan bersaksi dalam kasus korupsi terkait dengan eksplorasi dan pengembangan hak properti mineral dan lisensi produksi dan operasi dari izin pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Konaway Utara dari 2007 hingga 2014.

“Menimbang bahwa tersangka kontra intelijen (mantan Bupati Konawi Utara Aswad Suleiman) sedang mempertimbangkan masalah ini,” kata juru bicara agen PKK Ali Fekeri, Senin (2020) 20 Juli) dinyatakan dalam pernyataan. — Selain Hardy, akan ada saksi lain yang akan mewawancarai tersangka Aswad. Dia adalah mantan asisten geologi PT Kemakmuran Pertiwi Tambang, Gunawang.

Baca: Transfer suap dari fungsi kehutanan ke Rio, KPK memeriksa mantan direktur hukum Grup Duta Besar Parma

Dalam kasus ini, Aswad menjabat sebagai Konaway Utara dari 2007-2009 Bupati dan bupati Konawe Utara seharusnya menerima suap 13 miliar rupiah dari 2011 hingga 2016. Diyakini bahwa anggur suap berasal dari banyak pedagang yang telah memperoleh izin penambangan. Tanda-tanda kerugian nasional diduga disebabkan oleh penjualan produk nikel karena prosedur perizinan ilegal.

Membaca: Wakil Ketua KPK: Apakah putusan tersebut cukup untuk membawa keadilan pada novel Basweidan?

Aswad telah menyalahgunakan kekuasaannya, dan orang-orang serta perusahaan lain terlibat dalam eksplorasi, penambangan, dan izin penambangan dari bisnis produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara dari 2007 hingga 2014 Terkait dengan penerbitan.

Aswad diduga melanggar Pasal 2 Paragraf 1 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2001, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Korupsi, yang sejalan dengan Pasal 55, Pasal 1 UU tersebut. Paragraf ini tentang hukum pidana.

Selain itu, ia diduga melanggar Pasal 12, a atau b UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang penghapusan kejahatan korupsi terkait dengan Pasal 55, atau Pasal 11 KUHP. Paragraf 1.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top