Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK tidak menemukan bukti dari administrator negara, dan mempercayakan kasus THR kepada pejabat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Polisi Nasional

In: Nasional

Sebuah laporan oleh reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan petugas tunjangan hari raya yang korup kepada Kepolisian Nasional (THR) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebenarnya, Partai Revolusi Kosovo menangkap Dwi Achmad Noor, Kepala Staf Universitas Nasional Jakarta, karena ia menyerahkan uang THR kepada beberapa pejabat Kementerian. Pendidikan dan budaya.

Baca: Penjelasan Komite OTT: Sekretaris Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberikan dana kepada para pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam operasi penangkapan OTT (Rabu (20/5/2020)), KPK juga sementara menyita 1.200 Bukti USD dan IDR 27.500.000.

Anggota Kongres KPK Karyoto mengatakan bahwa kasus tersebut telah diserahkan kepada Kepolisian Nasional karena KPK belum menemukan kewenangan negara dalam ruang lingkup kewenangannya.

Ini berdasarkan permintaan KPK untuk mendapatkan informasi dari Dwi Achmad Noor dan banyak pihak terkait lainnya termasuk Rektor UNJ Komarudin.

“Setelah meminta informasi, tidak ada konten personel administrasi negara ditemukan. Oleh karena itu, dengan memeriksa wewenang, tugas utama dan fungsi Tentara Pembebasan Kosovo, Tentara Pembebasan Kosovo menyerahkan kasus itu kepada polisi Indonesia melalui koordinasi dan pengawasan tindakan. Peraturan itu ditindaklanjuti, “kata Carriato. Dalam keterangannya, Kamis (21 Mei 2020).

Selain Komarudin dan Dwi Achmad Noor, KPK juga memberi tahu banyak partai politik, termasuk dekan Sekolah Pendidikan UNJ Sofia Hartati; Tatik Supartiah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Karo Kemendikbud HR Diah Ismayanti, dua anggota staf Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinar Suliya dan Palyono.

Karyoto mengatakan bahwa kasus ini bermula ketika Presiden UNJ Komarudin meminta banyak dekan dari departemen dan lembaga UNJ untuk mengumpulkan masing-masing 5 juta rupee melalui Dwi.

Uang itu harus ditransfer ke direktur Administrasi Umum Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa personil sumber daya manusia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk dana THR.

Membaca: “Pengurangan Bencana”, Maruf Amin meminta untuk tidak mengadakan pertemuan massa Idul Fitri

Pada hari Selasa (19 Mei 2020), dari 8 perguruan tinggi, 2 penelitian Dan sekolah pascasarjana mengumpulkan 55 juta rupee.

Hari berikutnya, sehari sebelum penangkapannya, Dwi menyerahkan 5 juta rupee “THR” kepada HR Karo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 2 juta rupee ke Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja Budaya Analis personel sumber daya, Parjono dan Tuti sebagai personel sumber daya manusia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing berjumlah 1 juta rupiah.

“Sejak itu, Dwi Achmad Noor telah dilindungi oleh KPK dan Kemendikbud,” kata Karyoto.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top