Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kontroversi panen, Matthew Anwar menyerukan diskusi tentang RUU HIP

In: Nasional

Reporter melaporkan dari Malvyandie Tribunnews.com

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-RUU HIP Pancasila mengumpulkan pro dan kontra dari masyarakat.

Mathla’ul Anwar adalah satu dari sedikit orang yang menolak untuk menerima tagihan tagihan HIP.

Dakwah dan organisasi pendidikan yang didirikan di Banten sejak 1916 mengevaluasi UU HIP dan meyakini bahwa hal itu dapat merusak integritas negara.

“Kami meminta untuk berhenti membahas RUU itu,” kata ketua. Anggota dewan Matha’ul Anwar KH Irsyad Djuwaeli dalam pernyataan resmi, Sabtu (13/6/2020). Menurutnya, UU HIP tidak memuat Keputusan MPRS XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran PKI. KH Irsyad mencurigai bahwa ini adalah upaya yang disengaja untuk menghapuskan fakta-fakta historis tentang perilaku brutal PKI, sembari juga berusaha untuk menghidupkan kembali komunisme.

Baca: Tjahjo Kumolo mengundang perusahaan untuk mengekstrak Sari Pancasila selama pandemi Covid-19.

Baca: Karena penolakan oleh MUI, Mahfud MD menunjuk sebuah organisasi untuk menggantikan Pancasila oleh Komunis dalam proyek hukum HIP — Ia percaya bahwa RUU tersebut juga dapat membuat interpretasi tunggal Pancasila, yang berarti duplikasi Orde baru salah.

“Nilai-nilai Pancasila sudah ada dan mengakar di masyarakat, dan tidak perlu ditafsirkan kembali oleh satu institusi. Karena ketika Pancasila melakukan interpretasi yang terpisah, nilai-nilai yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan penjelasannya, interpretasi ini akan menjadi Hilangkan. Ini juga sangat berbahaya bagi integritas negara ini, “jelasnya.

Baca: Menjaga stabilitas makanan selama pandemi dengan menerapkan nilai Pancasila — ia juga menjelaskan bahwa Pancasila bukan lengkungan, tetapi fondasi negara. “Lengkungan di atas, dan pangkalan di bawah, sama dengan yayasan. Anda dapat menghapus lengkungan saat kapal masih berlayar, tetapi Anda tidak dapat mengganti atau menantang yayasan. Karena jika yayasan menghilang, negara akan secara otomatis membubarkan”

“kami Meminta Presiden Joko Widodo untuk menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut karena Il dapat membahayakan integritas Republik Indonesia.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top