Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Mahkamah Agung membatalkan alasan peningkatan sumbangan BPJS

In: Nasional

Kelompok Hakim TRIBUNNEWS.COM di Jakarta memperhitungkan hak asasi manusia komunitas pasien dialisis (KPCDI) ketika memutuskan untuk membatalkan peningkatan kontribusi manajemen asuransi kesehatan (BPJS). ), Abdullah.

“Dia memiliki banyak alasan untuk menjadi dasar untuk ulasannya. Pada prinsipnya, jaminan sosial termasuk asuransi kesehatan adalah hak asasi manusia,” katanya, Selasa. (03/10/2020) .

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus mewaspadai ketentuan asuransi kesehatan karena kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia.

Baca: Pembangunan kapel seringkali bertentangan, FKUB mengatakan: “Kami akan menemukan cara terbaik, ini adalah” upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menerapkan rencana pembangunan kesehatan yang berkualitas tinggi dan terjangkau. ” Menurut dia, Mahkamah Agung menemukan bahwa pasien dialisis khawatir tentang kenaikan biaya BPJS.

“Jika biaya BPJS tinggi (harga tinggi, inspeksi berulang), saya tidak bisa menerimanya. Ketika premi meningkat, pasien akan merasa bebannya tinggi, dan mereka yang sakit tidak bekerja dan tidak memiliki tabungan. Siapa yang membayar, “katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menerima dan menyetujui bagian dari Peraturan Presiden No. 75 (Perpres) tahun 2019 tentang asuransi kesehatan. – Baca: Kabupaten di Malang Dari pasangan menikah yang diduga melakukan bunuh diri

Komunitas Pasien Dialisis (KPCDI) meminta pengujian materi. Mereka menentang kenaikan harga, kemudian menuntut Mahkamah Agung dan menuntut pembatalan kenaikan harga. Andi Samsan Nganro mengkonfirmasi keputusan tersebut.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top