Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Surat Jokowi tentang UU Komprehensif PTUN tentang Pekerjaan yang Dilindungi

In: Nasional

Reporter dari Tribunnews.com, Gita Irawan-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta Report-Tim advokasi yang demokratis mengajukan Undang-Undang Komprehensif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 12 Februari 2020 Penulis yang bekerja, menyerahkan surat presiden (Surpres) ke Kongres (30 April 2020).

Banyak pengadu terdaftar termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Reformasi Tanah (KPA), Indonesia Merah Johansyah, koordinator Serikat Pekerja / Serikat Buruh (KPBI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Baca: Para sarjana antarmuka pengguna meminta DPR untuk mendengarkan pendapat semua pihak tentang undang-undang komprehensif

Ini adalah penasihat hukum dalam diskusi online Diteruskan ke tim advokasi demokratis RUU komprehensif Arif Maulana, Minggu (3/5/2020).

“Subjek uji coba dalam PTUN ini adalah surat presiden yang dikirim ke Kongres pada 12 Februari 2020. Harap dicatat bahwa Surpres ini mempercayakan Menteri untuk mengoordinasikan perlindungan lingkungan untuk melanjutkan proses ini”, DPR RI dapat melanjutkan perencanaan pada tahap diskusi Tahap awal pemerintah dan persiapan peraturan dalam persiapan pemerintah, “kata Arif. Menurutnya, RUU itu dirancang mengabaikan prosedur legislatif yang relevan yang dirumuskan dengan jelas oleh UU No. 12 tahun 2011. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa” Undang-undang Cilaka ” Undang-undang yang direvisi tidak dihormati oleh pemerintah, sehingga tidak mungkin untuk menyusun isi RUU Cilaka dalam tiga cara: Pertama, karena Konstitusi belum mengikuti interpretasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top