Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Djoko Tjandra diduga menyerahkan PK ke PN Jakarta dengan KTP baru

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Perhimpunan Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencurigai kasus korupsi buronan yang melibatkan Bank Bali Bank Djoko Tjandra menggunakan data KTP yang dicetak untuk menyerahkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 koordinasi MAKI Boyamin Saiman mengatakan, data KTP elektronik dan catatan tercetak diproduksi di Kantor Kependudukan dan Statistik Vital Jakarta (Duke Kapil) di alamat Jalan Simprug Golf I, No. 89, Kebayoran Lama Desa Grogol Selatan. — Menurut informasi yang ia peroleh, alamat tersebut sesuai dengan alamat yang tertulis dalam permintaan PK PK Djoko Tjandra

Menurut Boya Ming, Djoko Tjandra tidak dapat mencetak e-KTP menggunakan identitas warga negara Indonesia ( WNI) karena orang yang bersangkutan telah menjadi warga negara Papua Nugini dalam bentuk paspor negara.

“Menurut Pasal 23 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, jika ia memiliki paspor dari negara lain, kewarganegaraannya akan hilang.” Boyamin (Boyamin) pada hari Senin (7/7/2020) mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Tribunnews.com.

Baca: Hari ini, pengacara Djoko Tjandra melaporkan ke polisi menyembunyikan jejak para buronan di atas …- Boyam mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menghentikan prosedur persidangan PK yang diusulkan oleh Djoko Tjandra. “Berdasarkan kebingungan sistem demografi yang memungkinkan Joko S Tjandra untuk merekam data dan memperoleh KTP elektronik, Kantor Urusan Sipil Provinsi DKI Jakarta akan melapor ke Ombusdman pada hari Selasa, 7 Juli 2020, dan mengajukan keluhan kepada Direktur Imigrasi. Untuk melarikan diri dari Joko S Tjandra ada di Indonesia dan luar negeri, “katanya.

Seperti kita ketahui bersama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar upacara pelantikan PK Djoko Tjand ra, Senin (6/7/2020). – Permintaan PK yang dibuat oleh Djoko membangkitkan protes publik yang kuat karena identitasnya adalah buron.

Jaksa Agung Burhanuddin (ST Burhanuddin) mengakui bahwa informasi Jaksa Agung sangat lemah sehingga dia tidak bisa menangkap Djoko yang merekam PK di DKI di Jakarta.

Hanya, dia memerintahkan penangkapan Djoko jika dia menghadiri pertemuan PK.

“Hari ini [Djoko] menyerahkan PK kepada orang-orang yang keras di Jakarta Selatan, Insya Allah, saya harus berhenti dan mengeksekusi,” kata Burhanuddin pada pertemuan kerja Komite Ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada hari Senin, 29 Juni 2020, di Gedung Parlemen Jakarta dan Rumah Jaksa Agung.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top