Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Masalah E-KTP dan identitas buron Djoko Tjandra, ini adalah penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Djoko Sugiarto Tjandra, yang diduga sebagai pelanggar kasus pelunasan utang Bank of Bali, memulai dialog setelah mendaftar pada 8 Juni 2020 dan memperoleh KTP elektronik. -Tanggal adalah hari yang sama dengan Djoko mengajukan permintaan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta (PK).

Boyamin Saiman, Koordinator Asosiasi Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mengungkapkan hal ini. Boya mencurigai bahwa pendaftaran dan pencetakan KTP elektronik dilakukan di kantor Duke Kapil di Jakarta selatan.

“Boyamin mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Senin:” Joko Tjandra diduga dapat mencetak KTP-nya pada 8 Juni 2020, dan bisa saja direkam pada tanggal yang sama pada 8 Juni 2020 data. “2020) .

Baca: Djoko Tjandra Untuk e-KTP: Dukcapil telah menghubungi Kantor Kejaksaan Agung dan akan memberikan data DPO di masa depan

Baca: Djoko Tjandra yang melarikan diri berfungsi sebagai presiden organisasi Komite DPR di Indonesia. III: Negara seperti kehilangan

– Baca: Grogol Country Chef: Djoko Tjandra mengenakan pakaian sebelum pembukaan layanan, disertai oleh 3 orang

Boyamin mengungkapkan bahwa Djoko menjadi warga negara lain dengan paspor Papua Nugini. Djoko seharusnya tidak dapat memiliki atau mencetak e-KTP.

Boyamin merujuk pada Pasal 23 UU No. 12 (H) tahun 2006, yang mengacu pada kewarganegaraan Republik Indonesia.-Artikel ini menyatakan bahwa jika warga negara Indonesia memiliki Jika Anda memiliki paspor asing, Anda akan kehilangan kewarganegaraan Anda. Negara ini dapat diartikan sebagai surat kewarganegaraan dari negara lain yang valid.

Selanjutnya, Boyamin (Boyamin) memperkenalkan Zhuoqiao Zhuodla ( Djoko Tjandra) Perbedaan tahun kelahiran. Dia berkata: “KTP baru Joko Soegiarto Tjandra ditulis pada tahun 1951, dan sejak dulu dokumennya adalah bahwa KP pada tahun 2009 memutuskan untuk menulis pada tahun 1950. -Dalam pandangan dari dua masalah ini, Boyamin percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menghentikan proses penilaian atas permintaan PK yang dibuat oleh Djoko Chandra.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top