Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Hukuman untuk korupsi masih sangat ringan, KPK berharap kuda itu akan mengeluarkan perintah pidana

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) segera mengeluarkan arahan standar untuk mengkriminalisasi kasus-kasus kriminal. Juru bicara penjabat KPK, Ali Fikri, membenarkan temuan Organisasi Pengawasan Korupsi Indonesia (ICW) tersebut. Laporan itu mengatakan bahwa hukuman untuk orang korup masih lemah. – Sepanjang 2019, suap rata-rata hanya dijatuhi hukuman 2 tahun dan 7 bulan penjara. Selain itu, ICW menemukan bahwa putusan terhadap mereka yang dituduh melakukan korupsi masih sering berbeda.

Baca: Rahasia Covid-19 disembuhkan oleh pasangan lansia di Wuhan diungkapkan oleh rumah sakit

Baca: 9 kaleng susu diambil tanpa membayar di supermarket, 2 orang muda dipukuli dalam jumlah besar

Para pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan yang lebih kecil di negara ini sebenarnya lebih dihukum berat daripada mereka yang menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar di negara ini. Ali mengatakan bahwa arahan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat menjadi standar untuk mendengarkan kasus-kasus korupsi di Sekolah Tinggi Para Hakim. — “Partai Nasional UEA berharap bahwa Mahkamah Agung juga akan dapat menggunakan arahan pidana sebagai standar dalam kelompok hakim untuk kasus korupsi,” kata Ali kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Selain putusan rendah, ICW juga menekankan bahwa tuntutan jaksa pada terdakwa tidak tinggi.

Ketika kantor kejaksaan diangkat sebagai jaksa penuntut, terdakwa dalam kasus korupsi biasa dijatuhi hukuman 3 tahun dan 4 bulan penjara. Jara, dan permintaan jaksa KPK berlangsung rata-rata 5 tahun 2 bulan. Membutuhkan ringan, 276 sedang dan 13 parah.

Baca: PSBB dapat didirikan di wilayah kota tertentu

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top