Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Orientasi kebijakan keseluruhan KPK 2020: tidak akan mengurangi aplikasi

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi upaya penegakan dalam menjalankan fungsi anti-korupsi. Strategi Pencegahan Korupsi Nasional (STRANAS PK).

KPK akan terus mengambil tindakan yudisial, termasuk yang terlibat dalam tindakan tersebut, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan hukum khusus lainnya yang terkait dengan proses pidana.

Hukuman mati akan dieksekusi sebanyak mungkin, dengan fokus pada pemulihan kerugian nasional melalui strategi pemulihan aset. -Baca: Tujuan KPK adalah untuk mencapai IPK Indonesia ke-45 pada tahun 2024

Kesadaran bahwa KPK tidak akan mengurangi penuntutan adalah untuk membentuk gugus tugas untuk menggali bukti pencucian uang dari hasil korupsi.

Penanganan Kasus pencucian uang (TPPU) akan menjadi prioritas bagi KPK pada 2019-2023.

Tidak hanya itu, KPK juga akan menangani banyak kasus di mana keuangan publik telah menderita kerugian yang signifikan melalui pembentukan mekanisme kasus dan penyelesaian kasus.

Baca: Mahfud MD mewajibkan keyakinan agama pembicara untuk tidak ditakuti di TV

Untuk mendukung penuntutan, Komisi Independen Melawan Korupsi terus mengelola properti negara dan menyita properti dan sisa-sisa. Presiden Partai Rakyat mengatakan: “Partai Revolusi Rakyat memahami harapan publik yang tinggi dari Partai Rakyat untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari pekerjaannya untuk memberantas korupsi, dan kami memastikan bahwa kami akan terus menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.” Firli Bahuri Selama penandatanganan kontrak kinerja organisasi, KPK Jakarta Bangunan merah putih, Kamis (3/5/2020).

Firli mengumumkan bahwa ketika menjalankan fungsinya, KPK telah menetapkan dua sasaran strategis dalam keseluruhan kebijakannya pada tahun 2020.

Selain memaksimalkan kerugian pengembalian negara melalui strategi pemulihan aset, Partai Revolusi Kosovo terus mendorong peningkatan kesadaran korupsi karena dua indikator yang terkait dengan fungsi dan kekuatan KPK. Dua indikator ini adalah World Justice Project dan PERC Asian Risk Guide. Firli mengatakan bahwa KPK berharap bahwa dengan menyelesaikan tugas menghilangkan korupsi, tindakan dan pencegahan, kedua indeks ini dapat ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada tujuan Indonesia mencapai 45% pada tahun 2024. Tujuan strategis yang ditetapkan KPK juga mendefinisikan empat bidang intervensi, yaitu korupsi di sektor bisnis, dan politik yang dipimpin oleh publik di sektor kepolisian dan jasa.

Felly berkata: “Empat bidang prioritas yang akan dipimpin oleh Partai Revolusi Rakyat akan mengacu pada lima kebijakan Presiden Indonesia, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, regulasi yang disederhanakan, birokrasi yang disederhanakan, dan transformasi ekonomi.” – -Oleh karena itu, Firli menyimpulkan bahwa KPK akan fokus pada penanganan kasus dengan tiga kriteria, yaitu, menguasai kehidupan banyak orang, memiliki dampak signifikan pada ekonomi nasional, dan departemen inti RPJMN 2020-2024, RKP 2020 dan IPK, termasuk relokasi dengan modal Item terkait.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top