Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Dorong DPR untuk terus membahas UU Ciptaker

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Teddy Anggoro, akademisi Universitas Indonesia (UI), mendukung DPR dan pemerintah untuk mengkaji RUU Ciptaker.

Alasan untuk memberikan dukungan ini adalah karena RUU tersebut dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan peraturan perizinan bisnis Indonesia.

Selain itu, setelah pandemi Covid-19, banyak orang yang membutuhkan kepastian hukum diadili. Di Indonesia.

“Secara pribadi, saya tidak setuju untuk meminta DPR untuk berhenti mengobrol. Karena itu, jangan biarkan DPR hanya mengawasi dana Covid. Jika saya pikir mereka harus bekerja, jangan lakukan itu.” Teddy kemarin (5/5) 16/2020) mengatakan dalam diskusi virtual tentang “penyederhanaan hambatan regulasi Indonesia”. Penciptaan lapangan kerja – Pakar hukum ini percaya bahwa perbaikan peraturan, terutama perbaikan lingkungan investasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masih bertentangan dengan departemen-departemen di antara berbagai kementerian. Di Indonesia, pelatihan produk hukum telah selesai atau tidak baru. Sebelumnya, hukum yang komprehensif diadopsi melalui pengembangan peraturan.

Baca: Ray Rangkuti: Undang-undang tentang penciptaan karya menyederhanakan koordinasi di wilayah tengah

“Penerapan undang-undang komprehensif selalu ada. Misalnya, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penghapusan alami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Dicabut Dan Pasal 157 Dicabut, Kemudian Juga Disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU Nomor 28 Tahun 2009) tentang Pajak Daerah dan Kompensasi Nomor 158 Pasal 2 sampai 9 dan Pasal 159 mencabut Pasal 1, No. 4, Pasal 314 hingga 412 dan Pasal 418 hingga 421 UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD No. 17/2014. Ada juga UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, yang sekarang ada di antara kerumunan, dan beberapa peraturan sebelumnya telah dihapuskan, seperti UU No. 28 tahun 2000.

Baca: politisi PKS memerlukan Undang-Undang Perburuhan yang dapat membahayakan pekerja- — “Sekarang, banyak orang berdebat tentang hukum yang komprehensif. Jika saya katakan bahwa hukum komprehensif ini tidak salah, itu karena hukum komprehensif adalah metode atau metode pembentukan hukum. Hukum, jadi jangan meragukan hukum komprehensif. Jika orang berbicara tentang hukum komprehensif dalam sistem common law, itu tidak dikenal dalam sistem hukum perdata karena sistem hukum di sana tidak membingungkan atau mengandung sistem hukum lain, “kata Teddy.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top