Loading the content... Loading depends on your connection speed!

7% dari ambang batas parlemen terlalu tinggi

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-anggota kedua Komite Republik Indonesia Fraksi DPR PAN Guspardi Gaus mengatakan bahwa RUU tersebut memiliki ambang parlemen 7% dan akan memulai diskusi terlalu tinggi pada tahun 2020. -Menurutnya, ini telah memengaruhi banyak pihak yang mengancam tidak pindah ke Senayan. -Orang-orang yang memilih partai politik, karena pilihan mereka tentu tidak ada artinya. Suara rakyat akan terbuang sia-sia.

Ini telah membuat sifat dan tujuan reformasi di mana orang-orang mendasarkan kedaulatan mereka diam, dan itu harus dihilangkan.

“Upaya sedang dilakukan untuk menghilangkan kedaulatan. Kesetaraan partai-partai politik menengah tampaknya diabaikan. Sebagai negara berbasis demokrasi, tidak begitu elegan, dan tampaknya ingin membunuh dan membunuh sifat kesetaraan politik karena itu sebelum pembangunan Itu sudah layu, “kata Guspardi kepada Tribunnews, Sabtu (23/5/2020) .- Membaca: Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus korupsi THR Penjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Legislatif Anggota (Baleg) DPR RI menjelaskan dalam Pasal 414 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan: “Partai yang berpartisipasi dalam pemilu harus mencapai minimal 4% dari jumlah total suara sah di negara ini Ambang batas suara untuk dimasukkan dalam penawaran n kursi di DPR. ”

Pasal 217 UU Pemilu 2020 menetapkan ambang parlemen 7%.

“Menaikkan ambang batas dari 4% menjadi 7% tidak begitu masuk akal. Menetapkan ambang batas menjadi 4% Menurut ketentuan UU No. 7 tahun 2017, sangat sulit bagi partai politik baru untuk mendapatkan hak pilih. Reformasi .– –Baca: Foto-foto wisatawan yang penuh sesak di pasar Kebayoran Lama sebelum Idul Fitri, sebelum pandemi Corona

Menurutnya, jutaan pemilih akan terbuang sia-sia dan tidak akan berguna.

Tuntutan rakyat yang ditransmisikan melalui partai politik tidak dapat diteruskan ke parlemen, karena partai politik tidak diperbolehkan untuk bergabung karena peraturan mencapai ambang parlemen.

“Ini jelas mendistorsi kedaulatan rakyat. “Dia juga menyangkal kesadaran akan keberagaman dan solidaritas, yang merupakan dasar bagi pembentukan Republik Indonesia Serikat (NKRI) yang menghormati ras, agama, kelompok dan kelompok.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top