Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ini adalah panduan bagi ketua komite kedelapan untuk ziarah selama wabah virus Corona

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komite Kedelapan Dewan Perwakilan Rakyat bertemu dengan Menteri Agama Fachrul Razi untuk membahas semua ziarah selama epidemi virus koroner tahun ini. Kemudian, pemerintah Saudi memberi tahu pemerintah Indonesia untuk menunda pembayaran haji. “Aku belum tahu suratnya, tapi ini yang sebenarnya.” Kami, lima pemimpin Komite Kedelapan, bertemu dengan Menteri Agama dan merencanakan segalanya. Semua kemungkinan ada, jadi kami sarankan mengambil beberapa langkah, “kata Marwan saat menghubungi Jakarta Tribune, Kamis (19/3/2020).

Baca: 221.000 peziarah, Sejauh ini, biaya Korea Utara telah dibayar. Ma Wan mengatakan bahwa proposal pertama adalah meminta Kementerian Agama untuk terus membuat semua persiapan untuk pelaksanaan Korea Utara. Pada saat yang sama, jika Korea Utara Ha tidak diadakan tahun ini, itu akan memberi tekanan pada pemerintah Saudi. Ini disebutkan dalam memo, karena pembayaran sekarang dilakukan, jadi pertama pastikan itu aman dan tidak hilang, “kata Ma Wan. Ma Wan mengatakan bahwa Komite Kedelapan Perjalanan Ziarah juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan Zona Perdagangan Bebas Arab Saudi untuk merumuskan kebijakan khusus untuk meningkatkan kuota ziarah bagi Indonesia tahun depan. Jadilah pemerintah saat ini. Ma Wan mengatakan: “Semua kemungkinan adalah mungkin, apakah itu terjadi atau tidak.”

Politikus Partai Rakyat Pakistan juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan batas waktu kepada Arab Saudi untuk mengumumkan apakah akan melakukan ziarah pada pertengahan Mei 2020 atau tidak. . -Baca: Kementerian Agama memastikan bahwa persiapan untuk DPRK pada tahun 2020 akan berlanjut di Arab Saudi dan Indonesia- “Jika tidak tercapai, harus ada batasnya. Dalam jangka menengah, itu harus jelas.” Ma Wan berkata:

Ma Wan berkata, Saran berikutnya adalah meminta Menteri Agama mempersiapkan diri untuk memberi tahu publik sesegera mungkin untuk menghindari beban psikologis pada calon peziarah. Marwan mengatakan jika biaya ziarah tidak dilakukan tahun ini dan tahun depan, pemerintah pasti akan berusaha menghindari dipindahkan lagi, karena ziarah akan membuat masyarakat membayar harga dengan meningkatkan nilai kesejahteraan. Waktu yang lebih lama (cakupan) membuatnya buruk bagi populis, tetapi keuangan, terutama peziarah, bisa lebih sehat. “

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top