Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Chokovi meminta publik mengkritisi pemerintah, yang menurut pengamat aneh

In: Nasional

Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik TRIBUNNEWS.COM-Universitas Esa Unggul di Jakarta, berbicara tentang seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkritik pemerintah secara aktif. Jamilodin mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu: “Mengingat desakan Indonesia pada demokrasi, undangan presiden tentu sangat aneh. Di negara demokrasi, kritik harus datang dengan sendirinya, bukan permintaan.” – Menurutnya, di negara demokrasi, rakyat akan Mengkritik secara aktif kebijakan pemerintah, termasuk sikap dan perilaku pejabat negara. -Mengenai pendapat Jakorudin bahwa permintaan Jokovy adalah “Dia bilang ada masalah dengan sistem demokrasi di Indonesia.

” Oleh karena itu, jika Presiden meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah, berarti ada masalah dengan Praktik demokrasi di Indonesia. Operasi demokrasi sepertinya tidak memberi. Masyarakat sudah cukup banyak bicara dalam kritiknya, “katanya: Minta Chokovi menyerukan masyarakat untuk menghentikan ujaran kebencian, Susi Pudjiastuti: Dengan rendah hati bertanya

” Meski sejak anak-anak setuju Sejak diterimanya demokrasi, ruang ini sudah sangat luas. Buka. Faktanya, setelah bel muncul, ruang untuk mengumumkan kritik terhalang. Kompensasi jejaring sosial, ā€¯imbuhnya. Jamiluddin menegaskan, buzzer berbayar tidak segan-segan mengkritik siapa pun yang mengkritik pemerintah. Media sosial. -Malah, ia menganggap buzzer berbayar itu hal yang tidak biasa di negara demokrasi. Karena di negara demokrasi, ancaman kritik biasanya datang dari dalam negeri.

Bahkan nama Jamedin telah muncul dalam literatur Barat. Ilmuwan biasanya mengira bahwa ancaman kritik berasal dari Negara – Ketika kritikus berbayar (perusahaan) terancam, ilmuwan Barat biasanya tidak Tidak percaya. Bahkan, lanjut dia, hal ini terjadi di Indonesia, di mana buzzer (publik) mengancam para pengkritiknya. — – “Jadi kalau Presiden ingin publik aktif mengkritisi pemerintah, dia harus mengatur bel berbayar pertama. Karena mereka aktif. Mereka membuat frustrasi siapa pun yang mengkritik pemerintah, “jelasnya .-” Pertanyaannya adalah, apakah Presiden Jokowi ingin mengekang buzzer berbayar? Kalau tidak, tentu ajakan Presiden Jokowi untuk aktif mengkritik pemerintah bersifat verbal, “kata Jameddin.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top