Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ahon, warga sipil yang menggunakan mobil berizin TNI diduga melanggar pemalsuan barang

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Usai video tersebut tersebar, seorang warga sipil bernama Suherma Winata alias Ahon terekam sedang mengendarai mobil berizin dinas TNI dan seorang pensiunan perwira TNI (Purn) BHS meminjam jasanya dari TNI AD Center. Blokir tersebut diduga melanggar pemalsuan.

Letjen TNI Puspomad Dodik Widjanarko mengungkapkan, berdasarkan hasil interogasi interim, keduanya diduga melanggar tindak pidana perusakan terhadap benda-benda administrasi dan fisik sesuai dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP. Hukuman maksimum untuk kombinasi Pasal 55 KUHP dan KUHP adalah enam tahun. -Dodik menjelaskan, Puspomad juga meminta Ahon memberikan informasi sebanyak dua kali, mulai pukul 20.00 pada Jumat (2/10/2020). WIB sampai 10 malam WIB dan Senin (5/10/2020), mulai pukul 09:00 WIB sampai 11:30 WIB. -Membaca: Warga Ahon yang membawa kartu TNI dan pensiunan perwira TNI telah berkenalan selama 12 tahun-selain itu, pihaknya juga mulai melakukan penyidikan (pensiunan) Kolonel BHS mulai pukul 17.00 pada Senin (5/10/2020). WIB hingga pukul 08.00 WIB .

Melalui review ini, kami menemukan bahwa Kolonel BHS (murni) mengaku mengenal Ahon dan telah berteman selama kurang lebih 12 tahun. Ahon menggunakan papan perbaikan Noreg 3688-34 pada kendaraannya. Namun dalam hal pendalaman, ada beberapa hal yang dapat dituntut sebagai tindak pidana, yaitu mungkin terdapat Pasal 263 terkait pemalsuan, baik secara materiil maupun pengelolaan. (10 Juli 2020). Ahon juga diduga melanggar dua ketentuan, yakni Pasal 280 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. STNK mengubah warna kendaraan dari hitam metalik menjadi hijau militer.

Oleh karena itu, Ahon juga menghadapi hukuman dua bulan penjara atau denda hingga Rp 500.000. Dodik mengatakan, seharusnya disidangkan di pengadilan biasa, dan penyidikan kasusnya akan diserahkan kepada Polda Metro Jaya dan ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top