Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Kasus korupsi Bupati Ismananda, KPK memeriksa Direktur Dinas Pendidikan Kutai Timur

In: Nasional

Dilaporkan wartawan Tribunnews.com Ilham Rian Pratama-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengatur wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di kota kuno Roma. -Roma akan diperiksa dalam kasus korupsi terkait proyek infrastruktur pemerintah di Kabupaten Kutai Timur mulai 2019 hingga 2020. Kasus korupsi menjerat Bupati Kutim Ismananda yang tidak aktif. raja. Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober 2020. Kutai Timur Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Usai pemecatan Ismananda, NasDem masih mencari calon baru Pilkada Kutai Timur

Esman Pimpinan Dinas PU Nanda dan Ensek serta Kutai Timur, menurut laporan, Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa (MUS) dan Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah (SUR) Aswandini (US W) telah menerima dua Suap mitra proyek, kedua mitra tersebut adalah Aditya Maharani (AM) dan Deky Aryanto (DA). — Dalam penangkapan tersangka pada Kamis (7/2/2020), Tentara Pembebasan Kosovo menemukan uang tunai 170 juta rupee, beberapa rekening tabungan, total saldo 4,8 miliar rupee dan nilai 1,2 miliar rupee Bukti sertifikat deposito. Rp .

Lihat juga: OTT KPK, Ismunandar, aset neraca meningkat tajam

Jika selesai, Ismunandar akan mendapat 2,1 miliar rupiah dan 550 juta rupiah dari Aditya dan Deky melalui Suriansyah dan Musyaffa. Selain itu, Ismunandar, Suriansy ah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR. Wo membayar 100 juta rupiah dan 125 juta rupiah untuk pertempuran Ismunandar yang diduga MUS, SUR dan ASW melanggar UU ke-12. Pasal (1) a atau b atau Pasal 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Pasal 55 (1) menjadi Pasal 1 KUHP dan Pasal 65 (1). -Dua tersangka lainnya, AM dan DA, yang diduga melakukan suap minuman keras, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, digabung dengan Pasal 5 ayat (1) a atau b tentang pemberantasan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 (1) sampai 1 KUHP dan Pasal 64 (1) KUHP menyelidiki korupsi.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top