Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pimpinan MPR meminta DPR Baleg mempertimbangkan secara terbuka menolak RUU HIP

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, Hondaat Nur Wahid, menyatakan RUU Kebijakan Ideologi Pancasila yang disahkan sebagai RUU inisiatif Partai Revolusi Demokrat sendiri “(RUU HIP) mendapat perhatian publik bahkan ditolak oleh berbagai kelompok masyarakat. —— Catatan Fraksi PKS pada rapat Baleg dalam rangka mencantumkan TAP MPRS n XXV / 1966 dalam Pembukaan dan menghapus pasal yang menyebutkan triisila, ekasila dan ketuhanan budaya dari UU HIP, tetapi tidak mencantumkan Itu sudah termasuk dalam akun. Catatan tentang HIP Act.

“Belakangan ini Partai Gulat Demokrasi Indonesia (PDIP) selaku penggagas RUU tersebut akhirnya berubah dan setuju untuk memasukkan TAP MPRS No. XXV / 1996 dalam Larangan Komunisme, Pembukaan UU HIP .– Bacaan: Wakil Ketua Partai Demokrat: Pembahasan RUU HIP masih menunggu surat Presiden-dan penghapusan Pasal 7 (2) dan (3) menghidupkan kembali istilah Pancasila Trisila, Ekasila dan Dewa Pertanian, ” Dia mengatakan dalam siaran pers Jakarta, Senin. (15/6/2020).

Dengan perubahan sikap PDIP, setuju untuk memasukkan TAP MPRS No XXV / 1966 dalam larangan PKI, dan melarang penyebaran dan pengajaran komunisme dalam pembukaan UU HIP, kemudian semua demokrasi Fraksi-fraksi Republik Rakyat secara resmi dan terbuka menerima rumusan peraturan ini. Pernyataan hukum tentang PKI sebagai partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme

“Namun demikian, masyarakat sangat kritis terhadap UU HIP, tidak hanya soal HIP. Belum dimasukkan sejak TAP MPRS No XXV / awal 1966, dan trisila dan ekasila belum disebutkan, tetapi mereka menemukan UU HIP Masalahnya tersebar di beberapa pasal, yakni pasal 4, 5, 6, dan 7. Pasal 8 RUU tersebut, ”ujarnya.

Seseorang bernama HNW mengatakan bahwa DPR RI Baleg harus memperhatikan suara rakyat secara demokratis.

Oleh karena itu, RUU HIP tetap akan dibicarakan untuk mewujudkan keinginan masyarakat.

Selain itu, Barrag membutuhkan reformasi mendasar pada tubuh dan karya akademisnya.

“Larangan komunisme dan pancasila seharusnya tidak hanya ditempatkan dalam Pembukaan Trisila / Ekasila, tetapi juga dengan jelas menyatakan apa yang dikatakannya.” Menurut individu berpenghasilan tinggi, hal ini sejalan dengan pensiunan Majelis Ulima Indonesia (MUI) Keinginan, penolakan dan kritik TNI / Polri konsisten. Para ahli dan berbagai ormas atau kelompok masyarakat yang menolak RUU tersebut.

“Selain MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, Pakar, ICMI, bahkan masyarakat purnawirawan TNI / Polri dan golongan lain, mereka juga secara terbuka menolak RUU tersebut. Sebagian alasan HIP berasal dari TAP MPRS # XXV / Itu belum dimasukkan sejak awal 1966.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top