Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Demokrat tidak akan menggunakan mantan pecandu narkoba secara bersamaan dalam Pilkada tahun 2020

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, Partai Demokrat tidak akan mencalonkan mantan pecandu narkoba sebagai pemimpin daerah dalam pemilihan kepala daerah yang digelar bersamaan pada 2020.

“Ini tidak mungkin (Partai Demokrat mencalonkan mantan capres sebagai pecandu narkoba di daerah, -Editor’s Note). Intinya tidak mungkin,” kata Syarief yang dihubungi, Sabtu (04/07) / 2020) .- — Wakil Ketua MPR RI mengumumkan partainya akan secara selektif merealisasikan para tokoh daerah pemilihan ketua Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. .

Kalaupun ada tokoh yang membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, harus dilakukan pemeriksaan latar belakang.

Baca: Anak Pejabat Pemerintah Tangerang Ditangkap Polisi Diduga Gara-Gara Narkoba-Gara-Gara Banyak Calon Kepala Daerah Minta Dukungan Partai Baik hati.

Selain itu, Sariaf mengatakan, partainya menargetkan perolehan 60% suara pada pilkada serentak. Dia berkata: “Target menang 60%. Ya, banyak (calon kepala daerah yang membutuhkan dukungan Demokrat, Catatan -Editor).”

Syarief juga menegaskan, pihaknya harus menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pengangkatan kepala daerah pada tahun 2020, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 7, Ayat 1, Ayat 2, 2016 1 Januari – Ia juga meminta kepada semua pihak agar kebijakan tersebut sesuai dengan putusan MK dan tidak melanggar putusan yang mengikat dan sudah final dari mahkamah. Ia mengatakan: “Jika Demokrat berjanji (keputusan MK),”

Sebagai rujukan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melarang pengguna narkoba mengikuti pemilihan kepala daerah. Putusan pengadilan dimulai ketika Ahmad Wazir Noviadi, mantan Bupati Ogan Ilir, mengajukan permohonan uji materi terhadap aturan pemilihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, Pasal 7 Pasal (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini adalah larangan bagi orang-orang dengan catatan memalukan untuk mencalonkan diri sebagai direktur regional. Pengguna dan pengedar narkoba dianggap sebagai perilaku tercela.

Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa pecandu narkoba dilarang menjabat sebagai kepala daerah dalam kapasitasnya sendiri, kecuali karena alasan kesehatan, keterangan dokter membuktikan hal tersebut. Dan perzinahan.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top