Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Karena itu, MAKI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membubarkan PK Djoko Tjandra

In: Nasional

Dilaporkan wartawan Tribunnews.com Glery Lazuardi-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ikatan Pemberantasan Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permintaan dari Amicus Curae (Sahabat Kehakiman) untuk meminta Joko Soegiarto Tjandra melakukan uji materi. Alias ​​Djoko Tjandra dalam kasus korupsi Cesie Bank Bali 1999.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan perkara untuk menguji gugatan yang diajukan Joko Tjandra. Sidang dijadwalkan pada Senin (20/7/2020) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Koordinator -MAKI Boyamin Saiman mengatakan telah mengajukan kasasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2020.

“Kami sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali permohonan peninjauan kembali Joko Soegiarto, Boya Ming menyatakan dalam siaran persnya, Senin (20 Juli 2020) bahwa Sandra tidak bisa diterima karena prosedur. Tidak memenuhi syarat kualitas hukum.

Baca: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gelar Pengadilan PK, Djoko Sandra Diundang Ikut

Dijelaskannya sesuai Pasal 263 KUHAP ( 1), mereka yang berhak mengajukan peninjauan kembali akan divonis mati atau ahli warisnya.

“Pada saat yang sama, Joko Soegiarto Tjandra ditolak haknya untuk mengajukan peninjauan kembali karena tidak memenuhi kriteria terpidana, yang didasarkan pada Joko Soegiarto Tjandra divonis dua tahun penjara dengan syarat eksekusi. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dilakukan pada tahun 2009; katanya.

Menurutnya, standar hukuman menurut Pasal 1, Pasal 32 UU Acara Pidana adalah sebagai berikut: “Yang dihukum adalah orang yang dihukum oleh ‘pengadilan’ Keputusan tersebut memperoleh efek hukum permanen. ” Makna terpidana jelas dan tidak memerlukan penjelasan, yaitu memuat maksud untuk menjalani hukuman, yaitu pidana penjara berdasarkan hukuman Inkracht atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Soegiarto Tjandra saat ini berstatus buron dan belum menjalani hukuman dua tahun penjara, sehingga permohonan uji materi tidak memenuhi persyaratan formal (status hukum, -red). Oleh karena itu, prosedur aquo PK harus dihentikan dan catatan terkait harus disimpan. Tidak diproses. Nsmis naik banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ujarnya. — Baca: Dugaan Djoko Tjandra ada di Malaysia dan pemerintah butuh diplomasi tingkat tinggi-selain itu, katanya, Dirjen Imigrasi Ide Djoko Tjandra tidak pernah masuk dalam sistem jabatan keimigrasian, sehingga Djoko Tjandra tidak pernah secara resmi tinggal di Indonesia dan dinyatakan sebagai buronan karena pergi ke luar negeri pada tahun 2009. “Oleh karena itu, dia mengaku sebagai buronan. Saat orang Joko Soegiarto Tjandra melakukan uji materi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu, ia mengatakan bahwa tahun 2020 harus dianggap Indonesia tidak ada dan proses pendaftaran harus dinyatakan tidak patuh. Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada Ketua MK. Jakarta Selatan menyerahkan permohonan peninjauan kembali untuk mengajukan dokumen ke MA, dan itu sudah cukup untuk menjalankan prosedur di sistem PN Jakarta Selatan.

Kepada Amicus Curae Surat permohonan permohonan telah diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dan Ketua Majelis Hakim Indonesia di Jakarta, Ketua Dewan Juri yang bertanggung jawab memeriksa Joko S Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top