Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pada Senin, KSPI mengumumkan hasil unjuk rasa serikat pekerja selama tiga hari, apakah ia akan meminta undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja kepada Mahkamah Konstitusi?

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengambil berbagai langkah konstitusional untuk menolak undang-undang penciptaan lapangan kerja setelah mengalami aksi mogok kerja nasional selama tiga hari. Ambil tindakan lebih lanjut, termasuk pekerja konstitusi, termasuk mahkamah konstitusi (MK) menggugat undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja untuk membatalkan undang-undang tersebut. Said mengatakan di Jakarta, Jumat (9/10/2020): “Undang-undang yang komprehensif, terutama klaster buruh.” Menurut dia, aksi mogok nasional selama tiga hari yang dipimpin oleh KSPI dan 32 federasi telah dilakukan pada 8 Oktober. Berakhir pada 6 Oktober 2020. – “Tahapan selanjutnya akan diumumkan secara resmi pada Senin, 12 Oktober 2020,” kata Said. -Presiden Jokovy menyambut mereka yang tidak puas dengan Anda. Undang-undang merekomendasikan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: KSPI: DPR Khianat TKI yang Tidak Sesuai Perjanjian — “” Kalau ada, kalau ada, kalau masih belum puas dengan UU Cipta Kerja ini, silakan ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ucap Jokowi dalam siaran langsung pertemuan tersebut, yang dirilis melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. — Jokowi juga mengklarifikasi kenakalan perusahaan terkait “UU Cipta Kerja”. Di “UU Cipta Kerja”. , Aturan upah minimum tetap ada. — Chokovi juga mencontohkan bahwa upah minimum per jam juga tidak tepat. Begitu pula untuk hari libur, Chokovi mengatakan, hak cuti selalu terjamin dan tetap ada.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top