Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Amandemen hukum penuntutan dapat mencegah pejabat penegak hukum menjadi alat politik

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Indriyanto Seno Adji, guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, menilai revisi UU Kejaksaan saat ini menjadi sumber kontroversi. — Menurut Indriyanto, undang-undang justru bisa menghalangi penegakan hukum menjadi alat politik. -Indriyanto mengatakan dalam RUU tersebut, aparat penegak hukum akan mengutamakan sistem pengawasan kekuasaan guna mewujudkan sistem peradilan pidana terintegrasi (ICJS).

“Sesuai harapan masyarakat, bertujuan untuk lebih melayani mereka yang mencari jasa hukum.“ Keadilan, melindungi dan memelihara demokrasi, serta mencegah penegakan hukum menjadi alat politik, ”kata Indriyanto, Jumat (11 September 2020). Wartawan mengatakan.

Seperti yang kita ketahui bersama, Republik Demokratik Rakyat saat ini sedang merevisi undang-undang Kejaksaan. -Namun, amandemen ini menimbulkan kontroversi. -Ketakutan bahwa dalam hal ini, Kejaksaan tidak akan kuat lagi karena Kejaksaan akan Adanya kewenangan dari hulu ke hilir. Perubahan pasal ini adalah Pasal 30 ayat 5 yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan perdamaian umum yaitu pemahaman penyidikan, pengamanan dan dukungan terhadap kegiatan penegakan hukum termasuk otorisasi. Sebagai badan intelijen penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan menjaga kebijakan penegakan hukum serta kegiatan dan kebijakan hukum .

Baca: Menghargai revisi undang-undang fungsi penyidikan Kejaksaan

Selain itu mengawasi peredaran produk cetak dan multimedia , Pemantauan dapat membahayakan kepercayaan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan agama dan / atau penodaan agama, penyadapan telepon, dan penyelenggaraan pusat pemantauan. -Indriyanto menjelaskan bahwa perubahan ketentuan undang-undang penuntutan masih merupakan batasan linier dari sistem peradilan pidana terintegrasi

“Revi mengatakan bahwa hukum memiliki dua aspek yaitu filosofi, hukum dan dari segi konstitusi dan hukum pidana. Ia mengatakan:” Tanpa menyimpang dari asas due process, tetap dalam koridor linier ICJS. . “

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top