Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Aturan Mahkamah Agung untuk mengkriminalisasi korupsi untuk menghindari hukuman yang tidak setara

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang “Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana”, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. –Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Majelis Nasional Indonesia, menilai regulasi tersebut untuk memastikan tidak ada perbedaan dalam penentuan putusan bagi orang yang koruptor.

“Ya, saya kira tidak masalah asalkan dia termasuk dalam peradilan. Dasco mengatakan kepada DPR:” Padahal undang-undang hanya mengatur pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi, dan Tidak semua istilah diatur. Kemudian, harus efektif agar tidak ada perbedaan dalam putusan. Jakarta, Senayen, Selasa (4/8/2020) — Baca: Perma Muncul Berharap Korupsi Lebih Banyak. Namun, menurutnya yang terpenting hakim itu Independensi. -Namun, di balik semua itu, yang terpenting adalah keyakinan kami bahwa yang penting adalah independensi hakim dalam putusan perkara, ‚ÄĚkata Dasco. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih banyak menangani kasus korupsi.

Untuk tindak pidana semacam ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Pasal 1 Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Mahkamah Agung Tahun 2020, Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi.

Bersamaan dengan itu, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pemberantasan korupsi terkait dengan dugaan korupsi yang membahayakan keuangan negara.

Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Ketua MA, Syarifuddin, dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Dalam kurun waktu tersebut, undang-undang pada dasarnya memperbolehkan perilaku koruptor atau pelaku korupsi yang akan dihukum penjara seumur hidup jika merugikan negara lebih dari 100 miliar rupiah.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top