Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPU mendesak pencalonan mantan kepala daerah pecandu narkoba dibatalkan tegas

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Direktur Eksekutif Lingkungan Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (Adi Prayitno) menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengeluarkan undang-undang yang melarang mantan penggunaan narkoba. Dan para pecandu narkoba terus maju dalam Pilkada 2020 berikutnya. — Menurut dia, parpol dan Kuomintang harus merespon positif putusan MK tentang syarat pengangkatan kepala daerah (Pirkada) tahun 2020, Pasal 7 ayat 2 butir i UU Nomor 10 Tahun 2016. “Dikelola secara serentak oleh para pihak, terutama KPU, artinya setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa pencandu narkoba dilarang mencalonkan, itu harus dijelaskan oleh pecandu narkoba. KPU menyatakan bahwa parpol yang memiliki calon pecandu narkoba akan didiskualifikasi dari keikutsertaannya,” kata Adi. Reporter tersebut menghubungi Adi pada Rabu (2020/7/07). — Baca: KPU Desak Larangan Pilkada Larangan Pengguna Narkoba Tingkat Tinggi-Adi mengatakan parpol dan KPU harus berinisiatif mencegah mantan pemakai dan pemakai narkoba menjadi kepala daerah. -Ini karena orang yang dicurigai menggunakan narkoba dapat menjadi kecanduan obat-obatan terlarang ini. Maju sebelum keanehan terjadi. Selain itu, seorang dokter mengemukakan bahwa sulit bagi para pengguna narkoba untuk memulihkan kesehatan 100% seperti semula. Misalnya, bagaimana seorang pecandu bisa menjadi pemimpin? Bagaimana jika dia ingin menjadi pemimpin? Katanya,

Adi juga merasa aneh jika Kuomintang tidak menerjemahkan putusan MK yang melarang pengguna narkoba.

MK semestinya menyambut baik putusan MK, karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa. KMT seharusnya tidak memberikan kesempatan kepada partai untuk memperkenalkan mantan pecandu dan pecandu narkoba. Ini pasti awal pesta. Partai ini pasti yang mengumpulkannya, dan masyarakat tidak mau khawatir dengan mantan narapidana, mantan narkoba, asalkan bisa meyakinkan masyarakat, apalagi jika punya uang banyak pasti menang, ”ujarnya. Cepat menerjemahkan isi putusan MK. Baik itu dalam putusan PKPU atau dalam bentuk regulasi lainnya, ” jelas Adi.Selain itu, Adi juga meminta Bawaslu lebih serius dalam bekerja, terutama dalam hal pengendalian dan pencegahan potensi pelanggaran. Calon dan partai politik Adidas. Adidas menyampaikan tentang bentuk-bentuk transaksi politik, seperti transaksi logistik dan kebijakan moneter. Adidas menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi tersebut dilarang oleh undang-undang. Apakah Anda bersalah? Apalagi jika ini mahar politik. Tidak pernah Saya belum pernah mendengar kebiasaan parpol dan kandidat ikut mas kawin politik, dan Bawasluis bisa menyelesaikan dan mendiskualifikasi mereka.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top