Loading the content... Loading depends on your connection speed!

IGJ mengumumkan penegasan undang-undang yang memaksakan buruh inkonstitusional dan mengkhianati kedaulatan rakyat

In: Nasional

Laporan reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Organisasi Keadilan Global Indonesia (IGJ) mengkritik keras “Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja” karena disetujui oleh Partai Progresif Demokratik dan pemerintah secara tidak demokratis dan inkonstitusional Direktur Eksekutif Hukum IGJ Rachmi Hertanti (Rachmi Hertanti) menyatakan bahwa “UU Cipta Kerja” seharusnya tidak berlaku karena tiga alasan.

Pertama, DPP dan pemerintah sengaja membahas dan menyetujui “RUU Cipta Kerja”. –Baca: Tidak Sesuai Saat itulah Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU Ketenagakerjaan Kedua, meredam suara rakyat dengan menggunakan aparat keamanan yang siap menghadapi protes.

Ketiga, kedaulatan rakyat diabaikan.

“Demokrasi sudah mati. Konstitusi telah dilintasi penguasa negeri ini. Liberalisasi ekonomi yang mengedepankan kepentingan perusahaan dan oligarki menjadi pedoman. Rachmi pada Selasa (6/10/2020) ) Mengatakan dalam sambutannya bahwa keadilan bagi masyarakat tidak lagi. Menurutnya, agenda pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan Komprehensif akan mendorong investasi di alam. Industrialisasi berbasis sumber daya akan meningkatkan eksistensi Indonesia di dunia global. Daya saing pada tahap rantai nilai menjadikan model investasi yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia menjadi langgeng.Buruh rupanya mengadopsi sistem pasar bebas yang ditetapkan WTO di bidang pangan .: Melalui UU Job Creation, Indonesia resmi meluncurkan siaran digital Masu kièrede

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top