Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Hapus RUU penciptaan lapangan kerja yang komprehensif, dan 2 juta pekerja melakukan pemogokan nasional selama tiga hari

In: Nasional

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Tak kurang dari 2 juta pekerja di 150 daerah / kota di Indonesia akan menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.

Aksi mogok tersebut untuk menolak RUU (“RUU” „Äč) Undang-undang yang komprehensif tentang penciptaan kesempatan kerja di cluster pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mogok nasional adalah istilah yang digunakan oleh 32 federasi dan serikat federasi untuk menolak RUU gabungan. Kelompok pekerjaan. — Massa pekerja melancarkan pemogokan nasional melalui mekanisme hukum No. 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang kebebasan berpendapat di depan umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, khususnya Pasal 4, mengatur bahwa salah satu fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melakukan aksi mogok.

Baca: Hari Ini, 5.000 Pekerja di Luar DPR Protes RUU Murah yang Menolak UU Cipta Kerja, dan Aksi Berlanjut Hingga Kamis- “Mogok Nasional Berakhir, Bentuk Serikat Pekerja 1998 Mekanisme UU Nomor 9 dan UU No 21 Tahun 2001 secara serentak melakukan protes nasional. Bisa saja mogok atau unjuk rasa, “kata Iqbal. Saat dihubungi, Minggu (10/4/2020) sore.

Dasar hukum pemogokan pekerja nasional adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (HAM) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Iqbal menjelaskan bahwa pemogokan serikat pekerja nasional adalah Mulai tanggal 6 Oktober 2020 di lingkungan kerja masing-masing secara serentak.

Iqbal menyatakan, aksi mogok nasional disetujui oleh Mabes Polri, Polsek Kota / Bupati dan Polda setempat.

Baca: Tolak RUU Ciptakan Lapangan Kerja Serikat Pekerja: Kalau Gaji Rendah, Perekonomian Tak Akan Pulih

“Tempat Protes di Lingkungan Perusahaan-6 Oktober-Juni-November, Masing-masing Tanggal 8, pukul 06.00 – 06.00 WIB. Di rapat paripurna DPR dipastikan akan ikut mogok nasional. Hampir 150 kabupaten / kota diikuti 2 juta buruh. Kami masih terima, ” Kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan, aksi mogok secara nasional terjadi karena kekecewaan buruh atas pembahasan Undang-Undang Penciptaan Kerja Menyeluruh (RUU) yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan legislatif. Baleg). ) DPR RI Sabtu malam (3/10). Iqbal mengatakan serikat pekerja menolak tujuh poin dalam RUU penciptaan lapangan kerja.

Pertama-tama, terkait dengan Upah Minimum Bersyarat (UMK) dan Upah Minimum (UMSK) Bupati, RUU tersebut telah dicabut oleh UU Komprehensif. Kelyafa.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top