Loading the content... Loading depends on your connection speed!

MK Terima Permohonan judicial review “UU BUMN”

In: Nasional

Laporan wartawan Tribunnews.com Glary Lazuardi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi undang-undang c dan d UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN 1945) Konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan (3). -Berdasarkan informasi yang dihimpun di situs MK, permohonan uji materi tersebut diterima pada Rabu (15/7/2020). Firma hukum Janses dari Sihaloho & Co. Pengacara Sihaloho .

Pemohonnya adalah Arie Gumilar, Presiden Serikat Pekerja Pertamina Amerika Serikat dan Dicky Firmansyah, Presiden Serikat Pekerja Pertamina Amerika Serikat.

Baca: Mencari Jadwal Mahkamah Konstitusi untuk memberantas komisaris panitia korupsi Tafsir Dewan Pengawas atas revisi UU KPK – Kuasa hukum Pemohon, Janses Sihaloho, menegaskan Pasal 77 c dan d UU BUMN melarang BUMN tertentu (Persero) melakukan privatisasi, yakni perusahaan terkait. –Namun, istilah “Persero” dalam pasal ini hanya mengatur secara tegas larangan privatisasi perusahaan induk BUMN (Persero).

Baca: Usulan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Evi Novida yang mencerminkan KPU bersifat final, dengan Kekuatan mengikat juga tertuang dalam undang-undang. Pada saat yang sama, banyak anak perusahaan BUMN yang hanya mengemban tanggung jawab umum terbatas berbentuk perusahaan, sehingga tidak terikat olehnya. Pasal 77 c dan d UU BUMN.

” Pasal 77c dan d UU BUMN melanggar Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, sepanjang “Janses mengatakan:“ Ini tidak berarti Persero dan perseroan terbatas atau perseroan terbatas. ”Baca: Baru Sepeninggal Ki Gendeng Pamungkas, Wakil Hakim mengutuk kuasa hukumnya – hal ini membuka kemungkinan privatisasi pada anak perusahaan tersebut. Cabang kegiatan anak tersebut sangat erat kaitannya dengan bidang kegiatan perusahaan induk, sehingga privatisasi dilarang.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top