Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK menyita Rs 105 crore dan 2 bidang tanah milik mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Subang

In: Nasional

Reporter Tribunnews.com Ilham Rian Pratama melaporkan-Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset milik mantan Kepala Dinas Pengadaan dan Pengembangan Heri Tantan, salah satu badan kepegawaian di Kabupaten Subang. Sumaryana (HTS). — Aset itu berupa dua tanah seluas 270 meter persegi dan sebuah bangunan di Jalan Cukang, dengan total uang tunai Rp 105 juta.

“Dari HTS yang mencurigakan, Rp 105 juta. Ada juga dua 270 meter persegi dan tanah di Jalan Cukang.” Kamis, Asisten Asisten Pemberantasan Korupsi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Kata Karyoto. (10 September 2020). Dalam kasus ini, KPK menyita kendaraan Mazda CX 5 bekas Kepala BKD Pemkab Subang berinisial NH. Jika Subang Ojang Sohandi menjebak perkembangan perkara honor eks Bupati, penetapan Herry kepada tersangka bermasalah. Teks utama

Struktur perkara Pada November 2012, Ojang Sohandi memerintahkan Heri untuk meminta uang kepada calon peserta yang nantinya akan mengikuti tes pengadaan pegawai CPNS yang diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Karyawan angkatan (K2) mulai bekerja pada tahun 2013. Kemudian, para karyawan Heri dihimpun pesanan untuk membantu pelamar K2 CPNS mempersiapkan biaya kelulusan. Setiap calon peserta CPNS dikenakan biaya yang berbeda-beda. Besaran transaksi bervariasi mulai dari Kisaran Rp 50 juta hingga Rp 70 juta.

Konon penggalangan dana dilakukan dari akhir tahun 2012 hingga 2015.

Selain itu, penyidik ​​KPK juga mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan dokumen Untuk produk elektronik, Heri diduga menerima tip berupa tip dari calon peserta. C menerima total Rp 20 miliar dari pejabat K2 atas pesanan O2ang Sohandi dari tahun 2012 hingga 2015. Disediakan oleh Heri Kepada semua pihak termasuk Ojang, jumlahnya 7,8 miliar rupiah. Dan bagian lainnya. Selama periode ini, Heri Tantan Sumaryana menerima 3 miliar rupiah.

Untuk itulah, Heri dituduh melakukan pelanggaran Ojang tanggal 31 tahun 1999 Pasal 12 B UU No. (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan. Menurut “UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999” dan Pasal 55 KUHP Ayat (1) Paragraf 1.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top