Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KPK memperpanjang penahanan Ahmed Hosen Khatagalon, anggota Republik Demokratik Rakyat Korea Utara di Sumatera Utara

In: Nasional

Laporan wartawan Tribunnews.com Ilham Rian Pratama-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota DPRD di Sumatera Utara selama 40 hari, 2009-2014, dan / atau 2014-2019 Bertahun-tahun, Ahmed Hosen Hatagaron. berjalan maju.

Juru Bicara Penegakan Hukum KPK Ali Fikri mengatakan masa penahanan Hosen akan dimulai pada 2 September 2020, dan Pomdam Jaya Guntur akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada 11 Oktober 2020. Mulailah.

“Penyidik ​​akan segera menyelesaikan kasusnya.” Kata Ali Fikri (Ali Fikri) dalam sambutannya, Rabu (2/9/2020).

Baca: Mantan Anggota DPP Terpidana Korupsi di Afrika Utara, Sumatera, Meninggal Dunia Usai Longsor di Wuhu. Menjabat sebagai tersangka kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019.

14 orang anggota Republik Demokratik Sumatera Utara kini sudah memiliki identitas tersangka, yakni Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Meg alia, Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Naingg olan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan dan Irwansyah Damanik.

Tersangka disebutkan disuap Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara, karena tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

14 Tersangka Gato menerima uang dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2012. Itu disetujui pada tahun 2014 dan menyetujui amandemen APBD di Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2013 dan 2014.

Selain itu, para anggota DPRD tersebut juga diduga menerima suap terkait persetujuan APBD di provinsi, serta hak penolakan penggunaan Sumut pada 2014 dan 2015, serta penolakan Partai Demokrat Sumut menggunakan hak penuntutan pada 2015. Diduga melakukan tindak pidana dan menuduh 14 anggota Partai Demokrat Sumatera Utara melanggar Pasal 12 sesuai Pasal 64 (1) dan Pasal 55 (1) 1 KUHP berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 ( Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah tentang pemberantasan korupsi.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top