Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Berita Terkini: Kejaksaan Tinggi Tangkap 3 Jaksa Indragiri Hulu Atas Pemerasan 63 Prinsipal

In: Nasional

Wartawan Tribunnews.com Igman Ibrahim melaporkan pejabat Kejaksaan Negeri TRIBUNNEWS.COM-Indragiri Hulu Jakarta diduga melakukan pemerasan, melibatkan 63 kepala SMP ekor panjang-Jaksa Agung Indonesia menunjuk tiga tersangka. -Selain itu, tersangka masih dalam tahanan.

Sesuai Perintah Jaksa Agung No. 4/042 / B / BCA / 8/2020, Putusan No. 4/047 / B / BCA / 8/2020 (7 Agustus 2020). Dalam surat ini, Kejaksaan Agung menanggapi laporan hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Riau. Wakil Jaksa Agung setuju dengan pandangan Kajati Riau bahwa keenam pejabat itu harus diberi sanksi disiplin berat berupa pelepasan jabatan struktural, ”kata Harry kepada Direktorat Jenderal Republik Indonesia Jakarta, Selasa (18/8). Kejaksaan Agung / 2020). Pejabat yang menghadapi tindakan disipliner berat antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kepala Kejaksaan Negeri Indagiri Hulu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Bukti dan Piala Ketua Indragiri Hulu Bagian Manajemen Kejaksaan Agung, setelah penyidik ​​memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk membawa perkara tersebut ke dakwaan Tindak Pidana Korupsi (Tipicol). 2 alat bukti untuk ditetapkan tersangka .

Baca : Jaksa Agung menggambarkan kematian pengacara Fedrik: tiga hari sebelum um Kematian menggunakan ventilator-ketiga orang yang disebut tersangka ini adalah Kapolres. E Gunakan inisial penuntutan Indragiri Hulu sebagai HS, Kepala Bagian Tindak Pidana Khusus yang diadili oleh Indragiri Hulu disingkat OAP, dan Seksi Pembuktian dan Pengelolaan Barang Jaksa di Kejaksaan Agung Indragiri Hulu menjadi kepala bagian loot. Akronimnya.-Harry mengatakan ketiga pelaku sekarang adalah Dia ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari. Dia berkata: “Setelah tersangka disebutkan untuk ketiganya, orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari. – Tersangka diduga melanggar Pasal 12 e atau Pasal 5 ayat 2 junto ayat 1. b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disetujui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Pasal 55 ayat 1 sampai 1 direvisi bersama.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top