PPP: Melindungi masyarakat adat sangat penting

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Pada Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tujuh fraksi demokrasi lainnya sepakat untuk menyatukan UU Masyarakat Adat. (4 April 2020). RI Achmad Baidowi, Sekretaris Partai Republik Demokratik Rakyat Republik Demokratik Rakyat Republik Demokratik Rakyat Republik Demokratik Rakyat Demokratik Rakyat, mengatakan bahwa sangat penting melindungi masyarakat adat melalui undang-undang hukum adat.

“Perlindungan masyarakat adat sangat penting, terutama hak ulayat,” kata Aviek, panggilan akrab Baidu, Senin (9/9/2020).

Wakil Presiden Baleg DPR RI juga menegaskan bahwa keberadaan negara jangan sampai merugikan masyarakat adat.

Baca: Komite Pertama DPD RI: Negara harus segera menyetujui UU Masyarakat Adat

Awiek menyebutkan beberapa perkembangan di daerah yang berujung konflik dengan masyarakat adat.

Menurutnya, hal tersebut mungkin terjadi karena regulasi yang lemah.

Awiek meyakini bahwa RUU tentang masyarakat adat merupakan solusi atas kelemahan regulasi tersebut.

“Jangan sampai keberadaan negara mengabaikan atau merugikan masyarakat adat. Karena proses pembangunan di banyak daerah memang berbenturan dengan masyarakat adat. Salah satunya karena lemahnya regulasi,” ujarnya:

Seperti kita ketahui, saat ini banyak Masyarakat adat kehilangan wilayah mereka dengan memasuki konsesi seperti perkebunan dan tambang.