Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Jokowi meningkatkan biaya BPJS, pakar hukum: otorisasi Presiden, tetapi waktu belum tiba

In: Nasional

Isharyanto SH MHum, seorang ahli hukum administrasi publik di Universitas Sebelas Maret (UNS) dari TRIBUNNEWS.COM-Surakarta, menanggapi meningkatnya kontribusi Organisasi Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS). Kekuatan untuk menjadi presiden.

Namun, tidak tepat untuk meningkatkan dorongan hukum untuk sumbangan BPJS.

“Peningkatan biaya BPJS adalah kekuatan Presiden. Namun, peningkatan momentum hukum ini tidak adil,” kata Isharyanto kepada Tribunnews.com, Kamis (14/5/2020) sore. –Reading: Jokowi semakin meningkatkan kontribusi BPJS terhadap kesehatan Pengamat Ekonomi: Kontroversi selama pandemi

Karena dampak pandemi Covid-19, situasi di Indonesia sedang dalam krisis. -Selain itu, banyak orang kehilangan penghasilan. ——Dia berkata: “Karena situasi krisis saat ini yang disebabkan oleh epidemi ke-19, kemungkinan banyak orang kehilangan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi mereka melambat.” – Isharyanto mengatakan bahwa mengingat kenaikan biaya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan BPJS pada akhir Februari 2020, dan pemerintah tampaknya mengindikasikan bahwa mereka tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan: “Dalam kasus ini, sulit untuk menebak cara berpikir pemerintah karena tampaknya tidak menghormati putusan Mahkamah Agung terakhir.” Membaca: Kontribusi kesehatan BPJS semakin meningkat, dan permintaan KPCDI untuk memberikan kontribusi kategori 3 tidak dinaikkan

Jadi, bahkan jika Mahkamah Agung telah dibatalkan, bisakah keputusan pemerintah ini masih berfungsi?

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top