Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Pemerintah membebaskan perjalanan Umrah dari 1% PPN

In: Nasional

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 / PMK.03 / 2020, standar dan / atau rincian ibadah yang tidak dikenakan PPN telah diterbitkan. Setelah menerbitkan PMK ini, otoritas yang berwenang saat ini tidak lagi dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai 1% dari total nilai faktur. (27/7/2020) .

Nizar mengatakan Kementerian Agama juga mengajukan pembebasan pajak. Menurutnya, pada 18 Juli 2019, parpolnya memutuskan menyelenggarakan umrah sebagai lembaga pelayanan ibadah dan menyurati Direktur Kantor Pajak. Haji terbatas diadakan-surat itu menjelaskan bahwa umrah adalah perjalanan religi (religius) dan tidak digunakan untuk pariwisata. Pasal (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Pasal ini mengatur tentang pembebasan pajak pertambahan nilai, salah satunya melibatkan organisasi pelayanan di departemen agama. Nizar mengatakan: “Tujuan Ullah adalah untuk terus melaksanakan Tawaf, Sai dan Tahalil.” – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 / PMK.03 / 2020 tanggal 23 Juli 2020 Diundangkan. Efektif 30 hari setelah tanggal publikasi.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top