Loading the content... Loading depends on your connection speed!

GATKI berdiskusi dengan Menteri ATR / pimpinan BPN untuk mendukung program sertifikasi gereja

In: Nasional

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Program sertifikasi rumah ibadah telah dilaksanakan pemerintah selama beberapa tahun.

Menurut pemerintah, tempat ibadah harus dilegalkan untuk menghentikan konflik atau sengketa tanah. -Direktur Jenderal Partai Progresif Demokratis Indonesia Milisi (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat (Sahat Martin Philip Sinurat) mendukung program sertifikasi tempat ibadah. Tidak memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki.

Baca: Standar Baru, Banyak Lapas di Jatim dan Puskesmas Jawa– “GAMKI Mendukung dan Bersiap Bantu Pelaksanaan Sertifikasi Tempat Ibadah Sahat (Sahat) Buka” Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja “(RUU CK) Berkata: “Kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan konflik masalah pertanian yang terjadi di banyak komunitas inti. “Diskusikan dengan GAMKI. Selain membahas sertifikasi perumahan, saya juga ada Bada dan sengketa tanah.

Sahat juga menyinggung pembahasan tentang” UU Cipta Kerja “.

” Sartre menjelaskan, “Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat, terutama yang terkait dengan klaster pertanian, antara lain perubahan fungsi sawah, maraknya konflik lahan, ketimpangan kepemilikan lahan, dan meningkatnya praktik penggusuran investasi. (28/8/2020) Pernyataan di Tribunnews.com.

Sahart berharap pemerintah dapat menjelaskan secara jelas dan jelas kepada masyarakat tentang izin konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, serta meningkatkan kategori kepentingan publik dan jenis pembebasan lahan. Hak guna lahan untuk hak pengelolaan lahan.

Baca: Anies Baswedan mempublikasikan pedoman tempat ibadah pada masa transisi PSBB- “Kami berharap dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat melalui diskusi online. GAMKI menghimbau kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi, ”tegasnya, sehingga tercipta kondisi lapangan kerja penuh dan masyarakat Indonesia bisa bekerja di negaranya sendiri.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top