Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Firman Soebagyo meyakinkan masyarakat bahwa undang-undang tidak akan berubah setelah kesempatan kerja diloloskan

In: Nasional

Firman Soebagyo, Anggota Panitia Kerja TRIBUNNEWS.COM-UU Cipta Kerja, menyatakan “UU Cipta Lapangan Kerja” yang disahkan DPR pekan lalu tidak ada perubahan. Mengenai pergantian halaman, ia menjelaskan bahwa ini hanya masalah teknis, sehingga warga sekitar tidak perlu khawatir.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rumusan peraturan perundang-undangan terkait, uang kertas harus memenuhi spesifikasi hukum, yaitu diketik dengan Gaya Tukang Buku, ukuran 12, dan dicetak di atas kertas F4 tanpa perubahan yang berarti. Karena penyesuaian huruf dan kertas, jumlah halaman berubah. Ada yang dalam diskusi menggunakan kuartil, jadi tidak sesuai, ”kata Firman.

Masalah teknis ini membuat jumlah metode pembuatan pekerjaan terlihat berbeda. Firman juga menjelaskan bahwa tim formula dan tim timing tidak boleh ditambah atau dikurangi.

“Mereka hanya melihat sistem penulisannya. Tim ini termasuk ahli bahasa dan Lin Law Guide. Kamus bahasa Indonesia, karena kalau tidak bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda,” kata anggota Panitia Keempat Partai Gorka itu. Dalam rapat paripurna, RUU itu langsung dikaji menyesuaikan standar penulisan aturan undang-undang, yang baru selesai Senin malam. Tentang apakah akan mengakui anggota Panja yang belum menerima UU Cipta Kerja, Firman bertanya.

“Anggota Panja yang tidak terima proyek pada rapat paripurna hadir atau tidak hadir? Yang jelas semuanya ada,” ujarnya. Ia juga menolak anggapan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Firman sendiri mengatakan UU Cipta Kerja diperkenalkan sebelum UU Ketenagakerjaan. Hangover. Ini terjadi pada Agustus. Dalam pidato resmi Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 dan pada acara pelantikan anggota Republik Demokratik Rakyat periode ini, Republik Demokratik Rakyat membahas hal ini dan memasukkannya ke dalam Prolegnas prioritas tahunan. Pemerintah sendiri yang menulis artikel akademis. Kemudian pada tanggal 24 April 2020, Raker pertama dilaksanakan. Kata Firman.

Fellman kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja merupakan satu-satunya UU yang menjadi perbincangan publik. Dengan bantuan zoom dan televisi parlementer, masyarakat bisa menonton dan mengaksesnya. Pemerintah juga sudah melakukan konsultasi publik, ”tambah Firman. Firman juga membantah anggapan hakim konstitusi bertindak tidak adil dalam mempertimbangkan kasus tersebut. Selain itu, sebagian masyarakat mulai melakukan devaluasi terhadap MK karena pihak Republik Demokratik Rakyat memberikan janji-janji tertentu kepada hakim MK. – “MK punya sembilan hakim. Kata Firman. Hal ini juga memastikan bahwa undang-undang tidak akan menemui masalah. -Aku bukan hakim MK. Sebagai anggota DPR, standar yang kami tetapkan dalam UU Cipta Kerja adalah Benar. Sebagai legislator, kita harus mempertahankan pekerjaan kita sebagai bentuk tanggung jawab politik sesuai dengan hukum politik negara kita. Benar atau salah itu ruang lingkup tanggung jawab hakim. Kita tidak boleh mengomentari hal ini, ”kata Firman. (*)

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top