Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Presiden PKS mencantumkan lima kekurangan substantif dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja

In: Nasional

Laporan Reporter Tribunnews.com Chaerul Umam-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua PKS Ahmad Syaikhu menyoroti dua masalah utama dengan UU Cipta Lapangan Kerja yang baru saja disahkan. Atau substansi.

Syaikhu bergabung dengan seluruh presiden PKS DPW secara nasional di Indonesia secara online (Sabtu / 2020).

— Syaikhu menunjukkan bahwa prosedur pembuatan undang-undang ketenagakerjaan tidak jelas dan tidak mengikuti prosedur atau prinsip untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, yang mengarah pada cacat demokrasi.

Dia menunjukkan bahwa diskusi yang terburu-buru dan canggung juga merupakan konten utamanya. – “RUU percepatan adalah RUU yang disahkan rapat paripurna dan menjadi undang-undang, namun teks akhir undang-undang tersebut belum dipublikasikan, dan perdebatan belum memperhatikan krisis yang sedang terjadi di negara ini, yaitu krisis kesehatan dan Syaikhu mengatakan:” Akibat Covid-19 Krisis ekonomi yang disebabkan oleh epidemi.

Baca: Keranda de Puan Maharani Memimpin Sari Labuna Menjadi Tersangka Protes Penciptaan Lapangan Kerja di Makassar

Intinya, Syaikhu mengatakan ada banyak persoalan dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja. d. Fraksi Partai Pekerja Kurdi telah menerima banyak komentar dan penolakan dari semua lapisan masyarakat, organisasi masyarakat, Amerika Serikat, Nu, Muhammadiya, Kongres Islam Ketujuh, berbagai ahli, serikat buruh, dan keinginan untuk pembentukan.

Ia menjelaskan beberapa poin yang ia sampaikan pada rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020, selaras dengan sikap akhir dari Fraksi PKS DPR RI, bahwa terdapat kekurangan yang cukup substantif dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja.

By: admin
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentName required Email required Website

Back to top